Pilkada Serentak, di 2015 atau 2016?

0
73

PILKADA

FI.co Jakarta – DPR dan pemerintah bersepakat empat hari ke depan akan maraton membahas perubahan UU Pilkada. Kesepakatan ini bukan berarti bersepakat Pilkada serentak digelar pada tahun yang sama. Ada dua kelompok yang berbeda pendapat

Pemerintah secara tegas meminta agar pelaksanaan pemilu serentak dilakukan pada 2015 ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berlasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu siap menggelar pemilu termasuk kesiapan 204 Kabupaten/Kota di Indonesia dan 8 Pelaksana Harian (Plh) Gubernur.

“Sikap pemerintah yang pokok itu niatnya pemilu serentak pada 2015, di 2018 dan 2020,” kata Tjahjo usai rapat kerja dengan Komisi II di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan bila pelaksanaan pemilu serentak mundur satu bulan saja maka akan mengakibatkan pelaksanaan pilkada serentak berubah. “Kalau waktunya bergeser,bisa bergeser semuanya. Bergeser satu bulan maka akan memengaruhi lainnya,” cetus Tjahjo seraya menyebut Presiden Jokowi berkomitmen terhadap pelaksanaan pilkada serentak pada 2015.

Tjahjo optimistis pembahasan revisi UU Pilkada dapat selesai dalam empat hari ke depan. Menurut dia, konsekwensi bila pembahasan revisi UU Pilkada tidak putus maka Pilkada menggunakan UU Pilkada sebagaimana isi dari Perppu Pilkada.

Dia membantah, sikap pemerintah yang menginginkan Pilkada serentak dilakukan 2015 ini untuk kepentingan politik PDI Perjuangan. Menurut dia, sikap ini semata-mata untuk menyesuaikan Pemilu serentak pada 2019. “Jadi ini tidak ada urusan dengan kepentingan partai politik,” tepis Tjahjo.

Sementara anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Yandri Sutanto mengatakan sulit melaksanakan Pilkada secara serentak pada 2015 ini. Ia beralasan sejumlah daerah belum sepenuhnya siap. “Ada 30 persen daerah yang belum siap menggelar Pilkada serentak. Itu akan mengganggu pelaksanaannya. Jadi kalau dilihat dari tahapan itu, nggak mungkin Pilkada serentak di 2015. Pasti amburadul,” tegas Yandri.

Selain persoalan pelaksanaan Pilkada serentak antara 2015 dan 2016 beberapa isu krusial yang muncul dalam materi perubahan UU Pilkada ini di antaranya terkait peserta Pilkada secara berpasangan atau tidak, pelaksanaan uji publik serta persyaratan calon kepala daerah.

Dari pemetaan sementara, terjadi bipolarisasi terhadap isu pilkada serentak di 2015 dan 2016 ini. Yang setuju pilkada serentak tahun ini yakni pemerintah, dan PDI Perjuangan. Sementara fraksi-fraksi yang ingin pelaksanaan pilkada serentak pada 2016 yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN.sumber :Inilah.com

LEAVE A REPLY