Jelang Pilkada:

0
171

risma

PDIP Malas Dukung Risma, – Haryanti Tetap Maju
Sambari Dianggap Tidak Pro Kemiskinan Gresik,

Forum Indonesia – Wacana untuk tidak lagi mengusung Tri Rismaharini sebagai calon Wali Kota Surabaya pada 2015 disampaikan Bambang Dwi Hartono, Wakil Ketua Bidang Internal Kehormatan Partai Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur. Mantan Wakil Wali Kota Surabaya yang sempat berpasangan dengan Risma pada 2010 itu menganggap Risma tidak bisa diajak bicara dan berkoordinasi. “Kita butuh pemimpin yang mau kerja keras. Bukan pemimpin yang habiskan waktunya dengan cari popularitas dan beli penghargaan,” kata Bambang kepada Tempo, 4 September tahun lalu.

Menurut Bambang, pimpinan partai tingkat cabang dan daerah merasakan betul masalah tersebut ketika Risma menjabat Wali Kota Surabaya. Mekanisme koordinasi tiga pilar, yaitu struktural partai, petugas partai di eksekutif, dan petugas partai di legislatif, kata Bambang, tidak berjalan mulus. “Apa kalau ada mutasi Risma mau mendengarkan suara dan masukan?” ujarnya. Risma, kata dia, tidak pernah berkoordinasi dengan induk organisasi di tingkat kota ataupun cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya. Padahal koordinasi itu merupakan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Risma justru sering memotong jalur dengan langsung melapor ke DPP. “Memang suka bypass lapor ke DPP. Sementara mekanisme koordinasi tiga pilar tidak jalan,” katanya.Bambang pun melihat tidak ada program yang benar-benar baru dari Risma. “Jujur, sedikit. Lihat, apa yang dicapai selama empat tahun ini. Apa ada yang baru? Apa ada yang istimewa?” ujarnya.

PDIP, kata Bambang, siap meninggalkan dan ditinggalkan Risma. Banyak kader internal PDIP yang bisa dicalonkan menjadi Wali Kota ataupun Wakil Wali Kota Surabaya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur ini yakin Risma tidak akan kembali diusung sebagai calon Wali Kota Surabaya.”Kalau saya lihat tanda-tandanya, tidak diusung lagi rasanya. Kan, ada evaluasi,” kata Bambang.Menurut dia, sebelum berlangsung pemilihan kepala daerah, biasanya partainya akan menggelar rapat kerja cabang khusus untuk menjaring dan menyaring kader-kader yang layak dicalonkan. Wisnu Sakti Buana dipandang berpeluang besar maju pada pilkada Kota Surabaya tahun depan karena pernah menjadi anggota DPRD Surabaya dan kini menjabat wakil wali kota.Bambang optimistis wacana ini akan didengarkan oleh DPP PDIP. Ia mencontohkan mandat yang diberikan Megawati Soekarnoputri untuk Joko Widodo sebagai calon presiden. Mandat itu merupakan hasil mendengar aspirasi masyarakat. “DPP dan Ketua Umum sangat mendengar aspirasi,” kata mantan calon Gubernur Jawa Timur 2014 ini
Beringin Tak Minati Risma
Partai Golkar berbeda sikap dengan Partai Gerindra yang sama-sama anggota Koalisi Merah Putih dalam mengusung Tri Rismaharini sebagai calon wali kota Surabaya 2015. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Surabaya Adies Kadir tidak ingin merebut Risma.
“Tidak ada kepikiran akan merebut Risma untuk diusung jadi calon wali kota Surabaya pada 2015,” kata pria yang terpilih menjadi anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat itu, Kamis, 4 September 2014. Adies mengaku tidak tertarik untuk mengusung Risma. Golkar, kata dia, lebih memilih untuk mencalonkan kader dari internal partai. Nantinya akan ada survei untuk menyaring dua hingga tiga nama calon. Nama dengan hasil survei tertinggi itulah yang akan diajukan sebagai calon wali kota. Bisa saja nama yang keluar bukan dari kader Golkar, tapi kader tetap menjadi prioritas. Terkait dengan kemungkinan Risma yang tidak lagi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adies pun enggan mencampuri. Menurut dia, hal itu urusan internal PDIP dengan Risma. Dia menganggap penolakan itu terjadi karena Risma yang kurang baik berkomunikasi politik dengan partai.
Menurut Fadli, kekurangan Risma adalah terlalu banyak melakukan pencitraan melalui media massa. Selain itu, kata Fadli, Risma terkesan membuat janji yang terlalu muluk. Fadli mencontohkan, Risma sempat mengatakan telah menyiapkan anggaran sebesar 2,5 miliar untuk para pengamen jalanan Surabaya. Kata Fadli pada tempo pada 17 Pebruari tahun lalu”Sekali manggung, mereka mendapat sekitar Rp 2 juta. Tapi nyatanya mereka pernah mengatakan ke saya bahwa sama sekali belum pernah mendapatkan uang sebesar itu dari Risma,” kata Fadli.

Namun, Didik Risdaryanto Ketua DPC Demokrat Surabaya , Risma mempunyai beberapa kekurangan. “Risma itu terlalu mendominasi. Selama ini dia yang sering muncul tetapi yang lain tidak. Ini kan bisa berdampak jelek bagi regenerasi kepemimpinan di Surabaya,” kata Dadik.
Dadik menambahkan, kemampuan berkomunikasi Risma tergolong buruk. Selama ini, kata Dadik, tak ada komunikasi dalam bentuk apa pun antara dirinya sebagai ketua partai politik dan Risma. “Padahal wali kota itu kan jabatan politis. Seharusnya ada komunikasi politik dengan partai-partai di Surabaya,” katanya.

Risma, yang memimipin Surabaya sejak Oktober 2010, kini dilanda tekanan sejumlah kekuatan politik di ibu kota Jawa Timur itu. Salah satu tekanan justru datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengajukannya sebagai calon wali kota tiga tahun silam.
Partai ini menyorongkan Wisnu Sakti Buana, Ketua PDIP Surabaya, sebagai wakil wali kota pengganti tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Risma. Lebih dari sekadar tak cocok, diduga ada kepentingan bisnis di balik penetapan ini.Risma menyatakan sama sekali tidak jadi masalah baginya jika harus mundur. “Saya sudah berikan semuanya,” kata satu dari tujuh kepala daerah terbaik pilihan Tempo dua tahun silam ini. “Capek saya ngurus mereka, yang hanya memikirkan fitnah, menang-menangan, sikut-sikutan.” Ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan “mereka”, ia tak menjawab
Sambari Sakiti Warga Lengis

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengungkapkan ada beberapa temuan kejanggalan di kabupaten Gresik. Yakni, masih terdapat program atau kegiatan pada APBD, yang tidak melalui dokumen perencanaan. Mulai dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), alokasi belanja modal dan alokasi anggaran pendidikan dan pengelolaan dana hibah masih belum baik. Khusus dana hibah, Zulkarnaen mencurigai tidak sampai ke tempat sasaran. “Ini yang menjadi perhatian kami,” kata Zulkarnaen saat berada di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Selasa 14 Oktober tahun lalu .

Tak hanya itu, lanjut Zulkarnaen, KPK juga melihat penanganan tunggakan saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Gresik. “Ini yang saat ini kami periksa,” kata mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim ini. Sayangnya, Zulkarnaen tidak menjelaskan secara rinci mengenai kasus di Gresik yang diselidiki KPK.

Mengenai PBB ini, Bupati Sambari pernah mengeluarkan kebijakan memberikan restitusi atau kompensasi berupa penghapusan kepada masyarakat perkotaan dan pedesaan bagi yang mempunyai tunggakan PBB di atas 5 tahun. Penghapusan pajak ini mengacu pada Perda No 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Bupati No 35 tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain itu, Bupati Sambari saat ini sedang mengerjakan proyek prestisius, yakni Stadion Bukit Lengis yang menyedot APBD Gresik hingga 230 miliar. Proyek ini sempat diprotes warga, karena hanya hambur-hamburkan uang rakyat. Selain itu, proyek ini juga dipertanyakan soal Feasibility Study (FS)-nya.
Kalangan akademisi ikut mengkritik Kebijakan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto yang ngotot meloloskan proyek stadion di Bukit Lengis. Apalagi kota Gresik sendiri sudah terdapat stadion yang selama ini sudah layak sebagai tempat berbagai pertandingan olahraga. Hal inilah mengapa Bupati Sambari dinilai hanya menghambur-hamburkan uang negara.

Proyek Stadion Bukit Lengis saat ini memang dalam proses pembangunan. Proyek ini dikerjakan PT Hutama Karya wilayah VII Surabaya itu. Meski tak sepenuhnya proyek itu dapat diterima masyarakat Gresik, tapi Bupati Sambari tak bergeming. Inilah yang menjadi perhatian kalangan akademisi, baik di bidang ekonomi maupun hukum. Prof Sadjiono, guru besar Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, misalnya. Menurutnya, dalam menjalankan pemerintahannya, kepala daerah atau bupati harusnya mengetahui istilah yang disebut kewenangan diskresi. Yakni, wewenang kepala daerah untuk membuat suatu kebijakan, harus sesuai dengan tujuan awal dikeluarkannya kebijakan tersebut. Tak hanya itu, Prof Srdjiono juga menyatakan kebijakan tersebut harus berorientasi kepada kepentingan umum atau masyarakat daerah tersebut. Karena itu pertanyaannya, apakah stadion Bukit Lengis itu dibutuhkan masyarakat Gresik? Jika di sana sudah ada stadion yang representatif, tapi tetap dibuat stadion baru, apakah pembangunan itu mendesak? ”Dan yang lebih penting adalah perlu dicari juga apakah dalam membuat kebijakan atas pembangunan tersebut, kepala daerah itu memiliki kewenangan dasar atas pembangunan itu sendiri,” tuturnya).

Prof. Sadjiono juga memaparkan suatu kewenangan kepala daerah dalam membuat kebijakan itu salah. Maka, kepala daerah tersebut bisa masuk dalam perangkap “korupsi”. Namun pada intinya, wewenang kebijakan itu memang berada pada kepala daerah. Yang perlu diteliti bersama adalah asal muasal pos anggaran yang digunakan kepala daerah untuk membangun. Apakah sudah sesuai dengan pos pembangunan yang dilaksanakan atau tidak. “Jika tidak, maka dapat dipastikan kepala daerah tersebut melanggar wewenang,” tandasnya.

Tidak efisiennya proyek Stadion Lengis juga diungkapkan Edy Juwarno, pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dikatakannya, Pemkab Gresik membangunan proyek stadion Bukit Lengis bisa menjadi pemborosan anggaran jika kebijakan itu tidak pro rakyat. “Sah-sah saja pemerintah bangun stadion itu, jika memang Gresik tidak punya stadion. Kalau sudah punya stadion, tapi masih bangun stadion baru, kepentingannya apa? Coba lihat APBD Gresik itu berapa dan dibuat apa saja? Kalau memang sedikit harusnya bupati jangan memaksakan dong. Utamakan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu,” papar Edy Juwono dikonfirmasi terpisah, kemarin.

Ia menegaskan kesejahteraan rakyat itu harus diutamakan. Misalnya transportasi laut antar pulau yang menjadi problematika tahunan bagi warga Bawean. “Itu mobilitasnya tinggi. Kalau memang Pemkab Gresik belum memberikan solusi yang pas, mestinya harus segera diatasi. Jangan kemudian mendahulukan proyek-proyek besar seperti stadion. Kesejahteraan rakyat harus diutamakan,” tandasnya lagi.

Ia juga menyoroti manfaat apa yang didapat warga Gresik dengan berdirinya stadion Bukit Lengis bagi warga Gresik. Apakah ada multiplayer effect bagi masyarakat sekitar, atau hanya menguntungkan pihak tertentu? Jangan seperti di Surabaya punya Gelora Bun Tomo yang menghabiskan APBD hampir 500 miliar, tapi warga sekitar tak mendapatkan manfaat secara ekonomi. “Jadi, dari sisi ekonomi warga akan terbantu dalam bentuk apa? Ini yang harus ditekankan, selain prestasi-prestasi di bidang olahraga tentunya. Kalaupun ada masyarakat yang protes, ya ini tugas bupati untuk meyakinkan. DPRD juga jangan diam saja, mestinya membela rakyat, karena mereka wakil dari rakyat,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, kengototan Bupati Sambari ini terlihat dari rencana pembangunan proyek stadion, yang ditarget selesai pada 2 April 2015. Ini berarti pembangunan berlangsung selama 23 bulan, sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK) tertanggal 13 Mei 2013. Sesuai data yang diperoleh Surabaya Pagi, stadion ini hanya menampung 23 ribu sampai 25 ribu penonton. Bukit Lengis sendiri berada di ketinggian sekitar 35 meter dari Jl Veteran, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas. Sedang kontraktor pelaksana proyek ini diketahui PT Hutama Karya, wilayah VII Surabaya, dengan nilai kontrak senilai 177,690 miliar. Konsultan pelaksana dilaksanakan oleh PT Arkonin Jakarta dengan nilai kontrak 5,35 miliar. Sedang konsultan manajemen oleh PT Indah Karya (Persero) dengan nilai kontrak 4,21 miliar.
Dengan kapasitas 23-25 ribu penonton, jelas ini lebih kecil dibanding Stadion Tridharma Petrokimia Gresik yang berkapasitas 36 ribu penonton. Sejumlah event olah raga juga digelar di stadion ini.
Hariyanti Kembali Maju Lewat PDIP
Ingin mengulang kesuksesan seperti suaminya, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno kembali maju dalam Pilbup Kediri tahun 2015.Namun Subani Calon Independent siap bersaing.
Pemilihan Bupati (Pilbub) Kediri mendatang kini mulai ‘panas’. Setelah sebelumnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) siap ‘menantang’ bakal calon petahana yakni, dinasti Sutrisno, mantan Bupati Kediri, kini giliran bakal calon dari jalur independen yang berancang-ancang.Penantang dari jalur perseorangan ini adalah Subani. Bagi masyarkat Kediri dan sekitarnya nama Subani memang sudah tidak asing lagi. Pria asal Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri ini adalah bekas guru dari Sutrisno, suami Bupati Kediri Haryanti.

Meskipun 11 kali gagal dalam pencalonan meraih kursi bupati maupun walikota, tetapi Subani tidak pernah kapok. Dia menyatakan secara tegas untuk maju kembali dalam bursa pencalonan Bupati Kediri. Sementara itu, sejumlah pilkada yang sudah diikuti Subani antara lain di Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitar, Kota maupun Kabupaten Kediri mulai tahun 2005 lalu.

Subani siap maju kembali menjadi bakal Calon Bupati Kediri tahun 2015 melalui jalur perseorangan.”Saya bertekad maju sebagai bakal calon Bupati Kediri. Dia mengaku, telah memiliki modal sebesar 170 ribu dukungan warga yang telah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas namanya. Sementara itu, Bupati Haryanti resmi menjadi Bakal Calon Bupati Kediri, setelah mengembalikan formulir pendaftaran ke Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ‎(PDIP) Kabupaten Kediri, tepat pada hari kasih sayang atau biasa istilahnya valentine day, hari ini.

‎ Terpisah, Ketua Tim Penjaringan Bacalon Bupati Kediri dari DPC PDIP Kabupaten Kediri Murdi Hantoro mengaku, hingga kini sudah ada dua orang yang mengambil formulir pendaftaran tetapi baru satu orang yang sudah mengembalikan yakni Bupati Haryanti.Sebenarnya PDIP telah membuka pendaftaran sejak 4 hingga 10 Februari kemarin. Tetapi hingga batas akhir pendaftaran belum ada yang mengembalikan, akhirnya diperpanjang hingga tanggal 17 Februari mendatang. Bagi yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran langsung ditetapkan sebagai bakal calon, tetapi akan diverifikasi secara administrasi untuk selanjutnya diserahkan ke DPP PDIP.
( winarto dari berbagai sumber )

LEAVE A REPLY