AGRESI ASING: TITIK atau KOMA

0
163

Oleh:  Abd. Kholiq*

 

Kehadiran negara  dengan seperangkat  aturannya selalu digelorakan untuk mengangkat  kesejahteraan masyarakat – lahir batin. Kalimat pendek ini, lazimnya mengkristal dan lahir sesaat menjelang sebuah negara itu terbentuk – yang kemudian menjadi filsafat hidup/ way of life sebuah bangsa. Ia sebagai landasan utama untuk mengelola negara-bangsanya maupun bila berinteraksi dengan bangsa lain – tanpa mengorbankan kepentingan bangsa sendiri. Apa itu kepentingan bangsa? Pendeknya adalah;  keperibadian, kekayaan alam dan tujuan hidup berbangsa.

Di negeri tercinta, Indonesia,  founding fathers sudah merumuskan secara sempurna  falsafah hidup berbangsa.. Rumusan itu dicapai dengan segala pengorbanan jiwa raga yang cukup besar karena harus merebutnya dari cengkeraman AGRESOR yang berwatak sadistik. Hasilnya, rumusan itu sejak 17 Agustus 1945,  tertuang dalam preambule UUD 1945 dengan kesatuan kekuatan dan tujuan bersama sebagaimana nilai-nilai yang ada di Pancasila.

Dari presiden Soekarno hingga presiden Joko Widodo, usia Indonesia merdeka sudah 71 tahun. Setelah kolonial hengkang sejumlah regulasi UU untuk kedaulatan sebuah negara dan juga untuk  kesejahteraan lahir-batin – bagi warganya. Sektor hukum, pendidikan, ekonomi, hankam dan politik serentak bisa bernafas dengan sempurna berlandaskan Pancasila dan UUD’45. Saat itu, para pengelola negara relatif kompak dalam satu paradigma simbiosa. Negara dan Agama, keduanya berhubungan timbal-balik saling membutuhkan. Agama memerlukan Negara untuk mengembangkan dirinya. Dan, Negara meniscayakan Agama sebagai pembimbing Etika dan Moral ( al-Ahkam as-Sulthaniyah oleh  Imam al-Mawardi ). Itu sebabnya, ketika kolonial Inggiris mendarat lagi di negeri ini dan penetrasi ideologi komunis (tahun 1948 dan tahun 1965) sedang berspekulasi meng-atheis-kan bangsa ini, kekompakan ideolog-paradigmatik itu, sukses menghalau agresi brutal itu.

Civil soceity yang dipandu para pemimpin (Bung Karno dan para Ulama-Kiai Pesantren) ideologis dan paradigmatik itu kembali berhasil gemilang. Pintu gerbang kemakmuran rakyat makin terbuka lebar, di kala lahir suatu zaman bernama Orde Baru dengan kendali negara Presiden Soehato. Di zaman ini (32 tahun) tercatat bahwa di tahun 80-an ekonomi yang berbasis pertanian saja sudah mencapai Swa Sembada Pangan dunia. Prestasi yang cukup menggetarkan dunia di sisi ekonomi sumberdaya alam yang dimiliki negeri. Andaikan semua sumberdaya alam negeri tereksplorasi dengan sempurna – negeri ini bukan cuma berlebel negera ketiga. Atau, predikat  negera berkembang. Bahkan, tidak hanya, sama dengan Amerika yang disapa sebagai negera “Super Power”. Tetapi, “Mega Power” adalah pantas untuk Indoensia – melampaui satu digit dari negera yang menganggap dirinya “Super Power”.

“Mega Power” untuk Indonesia? Itu bukan mustahil, jika saja kesatuan paradigmatik-ideologik (institusi demokrasi) itu tidak goyah oleh agresi modern yang mengubah wajahnya menjadi Liberalis-Kapitalis. Gaya kepemimpinan militeristik dan Swastanisasi aset negara (Freeport dll) zaman  Orde Baru adalah sebuah suratan proyeksi agresi asing dan tetap eksis di negeri ini dengan bungkus GLOBALISASI teknologi modern yang seolah bisa menyejahterakan rakyat. Out put kepemimpinan model ini adalah represif dan absolutisme kekuasaan. Rakyat ditekan penguasa otoritarian Orde Baru selama sekitar 32 tahun. Dii satu segi  adalah kesuksesan asing mengubah paradigmatik-ideologik yang demokratik-relegik menjadi liberalistik-kapitalistik dan militeristik. Dan, bergesernya paradigma ideologis-relegius  yang demokratis karena kecenderungan integritas pemimpin melemah, di segi lain. Saat itulah, agresi asing leluasa menyusup  melalui regulasi negara dan bangsa dengan berbagai iming-iming establisment kekuasaan dan penetrasi distruktif. Embargo dan isolasi diplomatik misalnya; bakal jadi ancaman buruk, bila menolak. Maka, kekuasaan (Orde Baru) yang dicangkok asing ini berakhir dengan tragis. Mei 1998.

Di zaman Reformasi, penetrasi serupa cukup telanjang. LSM (UNDP & NDI) yang berinduk PARTAI DEMOKRAT Amerika Serikat,  9 September 1999 membentuk CETRO (Cetre for Elektoral Reform) yang dibiayai USAID dengan tujuan mempengaruhi MPR RI meng-amandemen UUD ’45 agar sistem demokrasi Amerika Serikat diterapkan di Indonesia. Edward E. Master (2 kali dubes Amerika di Indonesia) April 1988 mengingatkan terjadi malapetaka bila sistem demokrasi Amerika diterapkan di Indonesia (Kompas, 4 April 1988 ). Tapi anehnya, peringatan ini dianggap angin lalu oleh petinggi MPR saat itu. Agresi mutakhir adalah Amerika bersedia menyerahkan David Nusa Wijaya (terpidana BLBI) dengan syarat Indonesia harus memerangi terorisme (Kompas, 9 Mei 2016 ). Agresi  Asing masihkah Koma atau  Titik?  Bergantung para petinggi negeri ini. Wa Allahu  ‘alam bi al-Shawaf.

LEAVE A REPLY