Kas Pemko Kosong

0
24

pemko

FI.CO .Banda Aceh – Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe dilaporkan mengalami defisit anggaran mencapai Rp 280 miliar. Akibatnya, banyak proyek fisik dan bantuan untuk masyarakat tak dapat direalisasikan dengan APBK Perubahan 2016, bahkan terutang pada pihak ketiga. Tak hanya itu, dana aspirasi dewan juga banyak tak bisa direalisasikan.

Informasi yang diperoleh Serambi, proyek fisik seperti pembangunan jalan dan proyek fisik lainnya, bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan dan jenis bantuan lainnya tak dapat dilunasi. Tak hanya itu, proyek langsung (PL) yang sudah dikerjakan di sejumlah Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) juga banyak tak dapat dilunasi.

Kondisi ini terjadi karena dana perimbangan dari Pemerintah Pusat belum ditransfer oleh Kementerian Keuangan. Selain itu dana Pendapat Asli Daerah (PAD) juga belum bisa dimanfaatkan. Padahal DPRK Lhokseumawe sudah mengesahkan APBK Perubahan pada 7 September 2016 Rp 1,1 triliun. Dipercepat pengesahan APBK perubahan tersebut, supaya realisasi anggaran pada akhir tahun tidak buru-buru.

“Benar kas Lhokseumawe sedang kosong sekarang. Bahkan sejak 1 Desember 2016 tak ada lagi pembayaran jenis apapun untuk proyek dan bantuan karena tak ada anggaran. Tapi jumlah defisitnya tidak mencapai 300 miliar, sekitar Rp 270 atau Rp 280 miliar, karena belum dievaluasi,” ujar seorang pejabat Pemko Lhokseumawe yang enggan ditulis namanya.

Sementara seorang anggota DPRK Lhokseumawe mengatakan, dana aspirasi dewan juga banyak yang belum direalisasikan karena defisit anggaran tersebut. “Bukan hanya kami anggota saja yang tak bisa merealisasikan, tapi para ketua juga tak bisa merealisasikan dana aspirasinya,” kata anggota dewan yang juga tak mau namanya ditulis.

Sekdako Lhokseumawe Bukhari AKS kepada Serambi kemarin, mengatakan, proyek atau pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan belum bisa dibayar dengan dana perubahan 2016, akan diluncurkan pada 2017. “Memang benar defisit, tapi jumlahnya tidak mencapai 100 miliar, hanya sekitar 40 miliar,” katanya.

Menurut Bukhari, kondisi itu terjadi karena sumber dana dari Pemerintat Pusat belum ditransfer. “Tapi untuk gaji pegawai masih lancar, hanya untuk proyek fisik saja, seperti jalan dan bantuan itu yang belum bisa direalisasikan,” demikian Sekda Lhokseumawe, Bukhari AKS.

Anggota DPRK Lhokseumawe, Jailani Usman mengatakan, ke depan perencanaan program harus sesuai dengan sumber pendapatan, sehingga tak terjadi defisit. Ia menilai, percuma saja merencanakan program melebihi pendapatan yang diterima, karena pada akhirnya tidak mampu merealisasikannya.

Karena itu, APBK 2017 harus sesuai dengan pendapatan yang diterima. “Kita berharap Pemko Lhokseumawe juga tidak menutup-nutupi soal defisit anggaran, sehingga masyarakat menerka-menerka dan tidak mengetahui penyebab macetnya pembayaran program fisik dan bantuan. Sampaikan saja kepada masyarakat kondisi yang sebenarnya, agar warga pun mengetahuinya,” katanya

LEAVE A REPLY