INDONESIA AJANG AGRESI GLOBAL

0
133

Oleh: Abd. Kholiq*

Sedari dulu, sejak zaman nenek moyang, Indonesia (Nusantara- nama sebelum merdeka) sudah jadi rebutan bangsa asing; Perancis, Jepang, Belanda, Inggris, Portugis. Mereka tidak hanya terpesona oleh keindahan alam – flora dan faunanya. Tetapi, memang bertujuan mengamputasi hak dasar masyarakat pribumi. Mereka sengaja ingin menguras habis hasil bumi untuk kepentingan negaranya. Ratusan tahun mereka menjajah dan pribumi mengalami penderitaan dan pengorbanan hidup jiwa dan raga karena didehumanisasi. Martabat bangsa benar-benar berada di titik terendah sebagai jongos atau budak bangsa asing di negeri sendiri.
Setelah melewati penderitaan yang melelahkan itu, pada 17 Agustus 1945 negeri ini merdeka. Soekarno-Hatta sebagai proklamator dan sederetan ulama penyangga utama kemerdekaan menjadi tumpuhan rakyat mencapai hidup sejahtera, adil dan makmur. Berhentikah agresi asing? Tidak ada kamus berhenti. Jika sebelumnya agresi itu berwajah penetrasi militer maka pasca merdeka – egresi kolonial itu mengubah covernya; dengan membasmi budaya atau lainnya. Kalau di Amerika (kena batunya) agen Korea Utara berhasil dibongkar setelah 10 tahun menyusup dengan cover pengusaha (Wawan H. Purnomo, 2004). Di Indonesia, beragam cover dan ideologinya terus disusupkan. Tragedi G30S PKI 1965 yang kini tengah terjadi polemik (minta maaf kepada PKI/ tidak) merupakan bagian agresi ideologi politik asing yang bersasaran antara – mempreteli kedaulatan negara – bangsa.
Menyadari hal itu, agresi new cover yang terus diungkit dan dijustifikasi telah melanggar HAM yang berujung pada negara harus minta maaf kepada PKI – atas penetrasi HAM internasional, Maka Presiden maupun Wapres menyatakan bahwa negara tidak akan melakukan itu karena ratusan ribu warga/ tokoh Indonesia (para jenderal dan ulama) yang malah dibantai oleh PKI (Kompas 20 April 2016). Ironis, tragedi yang justeru melanggar HAM di negeri ini diputarbalikkan atas nama HAM internasional. Sebuah cover baru agresi yang harus dicermati oleh bangsa ini. Intervensi asing tentu tidak melalui institusi negara dengan pengendali yang super canggih. Naif dan ceroboh bila intervensi itu secara langsung sebab akan mengganggu hubungan diplomatik. Itu sebabnya, sikap presiden-wapres atas nama negara tentu patut diapresiasi untuk menjaga kedaulatan negara – bangsa.
Penetrasi asing melalui issu HAM ini tampak merupakan tindak lanjut dari agresi ideologi politik komunis, PKI yang sukses spektakuler menyusup di berbagai lini. Gerakan civil soceity dengan etalase demokratisasi dan reformas birokrasii di awal reformasi 1998 menjadi salah satu pintu – agresi itu melanggang tanpa hambatan. “…saat ini tokoh neo-Komunis telah bebas menjabat di mana-mana tanpa ada yang meneliti. Kalau terjadi konflik malah akan terjadi penelitian. Lalu siapakah yang untung? Tentu, gerakan global yang akan menambah perpecahan di Indonesia dan merekalah yang beuntung (DUTA MASYARAKAT – Rabu, 20 April 2016). Penyusupan yang sungguh cukup licin Penetrasi ideologi asing memang memiliki pengendali yang super canggih. Tahun 1948 PKI melakukan pembunuhan kiai dan ulama besar-besaran – tetapi tahun 1955 menjadi kontestan pemilu dengan mulus.
Kecerdikan berlindung di institusi negara, meloloskan mereka dari bidikan hukum dan selama 10 membentuk sel kekuatan sampai basis dengan modus kerakyatan yang dieksploitasi – finalnya, diledakkan pada G 30 S PKI yang tragdional itu. Korbannya, tidak hanya di pihak mereka yang jelas-jelas Komunis dengan kendali asing – tetapi juga ribuan kiai-ulama, para jenderal dan rakyat kecil yang awam dengan kepentingan politik global – ikut dibasmi. Jika kemudian belakangan ini penyelesaian tragedi 1965 yang dianggap melanggar HAM oleh korban (generasi kiri) eksploitasi rezim dan perlu dituntaskan – maka harus dilakukan secara seimbang antara HAN dan PEMBERONTAKAN PKI 1965 agar dimengerti bahwa pelanggaran HAM dimaksud adalah ekses PEMBERONTAKAN itu sendiri.
Bukan berarti Indonesia anti HAM. Secara konstitusional HAM yang masuk ke Indonesia tidak boleh melanggar Pancasila, Agama dan etika lokal. Tapi, realitasnya HAM yang dipasarkan di Indonesia itu masih sarat dengan AROMA BARAT yang benas nilai. Akibatnya, Indonesia acapkali kebentur dengan tata nikai ke-Indonesia-an yang ber-Pancasila ketika berhadapan dengan HAM yang abu-abu itu. Sejatinya, UU KKR – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU 27/2004) atau apapun namanya yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) karena paradog dengan UUD 1945, tidak boleh melangkahi tata nilai ke-Indonesia-an Pancasila. Jika tidak, perlu waspada penuh bahwa INDONESIA tengah dijadikan Ajang Agresi Global yang bebas nilai dengan new cover arus besar; demokratisasi, HAM dan Industrialisasi. Wa-Allah ‘Alam bi-al Shawab.

LEAVE A REPLY