Besaran SPP SMA/SMK Kota Blitar Usai Diambil Alih Pemprov Jatim

0
24

FI.CO,Blitar – Setelah SMA/SMK diambil alih Pemprov Jatim, para siswa di Blitar kini harus membayar SPP. Bila sebelumnya para siswa tidak dipungut SPP selama 4 tahun, tahun ini para siswa dikenakan SPP sesuai peraturan gubernur.

Dalam surat edaran Gubernur Jawa Timur No 120/71/101/2017 tentang Sumber Pendanaan SMA/SMK Negeri disebutkan besaran nominal SPP. Tiap daerah tidak sama jumlahnya karena ditetapkan berdasarkan indeks kebutuhan masing-masing daerah.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab Kota Blitar Jatim, Suhartono menyatakan pemprov hanya melaksanakan UU No 23 tahun 2014 tentang pengelolaan aset daerah terkait penetapan indeks.

“Estimasi besaran sumbangan masyarakat telah ditentukan pemprov berdasarkan beberapa variabel. Untuk Kota Blitar indeksnya di angka 0,80,” jelas Suhartono saat ditemui di kantornya Jalan Ahmad Yani Kota Blitar, Senin (24/1/2017).

Dari indeks itu, lanjut Suhartono, estimasi biaya siswa SMA sebesar  2,4 juta per tahun. Untuk siswa SMK Non Teknik sebesar  2,8 juta per tahun, sedangkan untuk siswa SMA Teknik jauh lebih besar yakni 3,2 juta per tahun.

Jadi jika dihitung rata-rata maka besaran uang SPP sebagai sumber pendanaan sekolah setingkat SMA sekitar  85 ribu/bulan. Untuk SMK Non Teknik  120 ribu/bulan dan SMK Teknik sekitar  150 ribu/bulan.

“Itu untuk wilayah kota ya. Kalau Kabupaten Blitar karena indeksnya 0,75 otomatis besaran SPP-nya juga di bawah sekolah di kota,” jelas Suhartono.

Namun karena selama ini sekolah di Kabupaten Blitar tidak gratis, maka peralihan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov Jatim tidak berdampak terlalu signifikan. Hal ini juga berlaku bagi siswa yang berdomisili di wilayah kabupaten, namun bersekolah di wilayah kota.

“Di SMAN 1 Kota Blitar, kami tetap menarik SPP bagi siswa dari kabupaten sebesar d150 ribu per bulan,” kata Kepala SMAN 1 Kota Blitar, Ahmad Damanhuri.

Tercatat ada 375 dari 1.200 siswa dari kabupaten yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Blitar. Pemkot Blitar hanya memberikan pendidikan gratis bagi warga kota.

Dalam edaran Gubernur Jatim itu juga disebutkan, bahwa sumber pendanaan sekolah SMA/SMK tidak ditanggung oleh pemprov melainkan berasal dari dana BOS dengan maksimalnya keterlibatan peran serta masyarakat. Sementara pemprov hanya menganggarkan penyediaan dua seragam sekolah. Yakni satu stel seragam abu-abu dan satu stel seragam pramuka setiap tahun.

LEAVE A REPLY