Pariwisata Yang Terganjal

0
185

FI.CO – Pembangunan sektor Pariwisata dikabupaten Tulungagung terganjal.Tak bisakah alam membawa keberkahan menuju kemakmuran.Siapa dirugikan,siapa diuntungkan.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengakui kesulitan menarik investor untuk pengembangan potensi wisata daerah, khususnya kawasan pesisir karena durasi perjanjian kerjasama sementara dengan Perhutani terlalu pendek.”Jangka waktu PKS antara pemkab dengan perhutani ini membuat investor enggan menanamkan modal di objek-objek wisata yang kami tawarkan,” kata Syahri Mulyo di Tulungagung.

Menurutnya, saat ini perlu adanya koordinasi kembali antara pemkab, pokdarwis dan Perhutani terkait jangka waktu PKS untuk mencari titik temu dalam mengkonsep pengelolaan pariwisata agar satu visi. Apabila PKS hanya selama dua tahun, dipastikan investor tidak akan masuk, katanya.”Jika para invenstor membangun hotel maupun restoran menghabiskan biaya hingga miliaran, namun selama dua tahun sudah diambil alih kembali pastilah investor tidak mau ambil risiko,” katanya.
Maret tahun lalu, PemkabTulungagung dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerjasama pengelolaan sejumlah objek wisata di dalam areal lahan hutan negara, oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo serta dua Kepala Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kediri Maman Rosmantika serta KPH Blitar Haris Suseso.”Intinya nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini baru sebatas kesepakatan untuk bekerja sama saling menguntungkan, antara Pemkab Tulungagung dengan Perhutani Divre Jatim,” kata Bupati Syahri Mulyo usai penandatanganan MoU.
Sementara, Kepala Perhutani KPH Blitar Haris Suseno berharap kerjasama pengelolaan objek wisata di dalam kawasan hutan negara tersebut bisa berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan.”Lebih penting lagi perusakan hutan bisa dicegah. Kami berharap pengelolaan tidak sampai merusak ekologi hutan sehingga kerjasama ini bisa saling menguntungkan.,” kata dia.
Diberitakan ,Pemerintah Kabupaten Tulungagung, ajukan anggaran 15 miliar ke pemerintah pusat untuk pengembangan objek pariwisata Pantai Kedung Tumpang.”Master plan pengembangan sudah kami buat, dan rencana usulan anggaran diajukan ke Kementrian Pariwisata pusat,” kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.Ia berharap, pengembangan objek pariwisata Pantai Kedung Tumpang terealisasi pada 2017.

Dalam draft perencanaan  itu, kata Syahri, pembangunan meliputi seluruh aspek kepariwisataan, mulai jalur pengunjung menuju titik objek wisata, area parkir, zona ekonomi, wahana bermain untuk anak, sarana outbond, hingga sistem keamanannya.”Pokoknya meliputi semua aspek dan telah dimasukkan dalam draft perencanaan atau master plan yang diajukan ke pusat bersama proposal anggaran,” katanya.

Salah satu latar belakang utama kegetolan Pemkab Tulungagung menggarap sektor pariwisata adalah rencana penyelesaian proyek jalur lintas selatan yang diprediksi rampung maksimal pada 2019.

Perum Perhutani sendiri mempunyai kisah panjang dalam sejarah pembentukannya, diawali dengan terbentuknya Jawatan Kehutanan dengan Gouvernement Besluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Sejarah hutan di bawah kekuasaan Hindia Belanda itu segera berakhir setelah Indonesia merdeka . Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraph 595, industri kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551). Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 yang diundangkan pada 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961 tentang Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang ”Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)”.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 1972. Wilayah kerja Perum Perhutani selanjutnya diperluas pada tahun 1978 dengan masuknya kawasan hutan Negara di Provinsi Jawa Barat berdasarkan PP Nomor 2 tahun 1978.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 36 tahun 1986 dan disempurnakan pada tahun 1999 melalui penetapan PP Nomor 53 tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Pada 2001 bentuk pengusahaan Perum Perhutani ditetapkan oleh pemerintah sebagai BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Perhutani melalui PP Nomor 14 tahun 2001. Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki PT. Perhutani, bentuk pengusahaan PT. Perhutani tersebut kembali menjadi BUMN dengan bentuk Perum berdasarkan PP Nomor 30 tahun 2003 yang selanjutnya dalam perjalanannya Peraturan Pemerintah tersebut digantikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010.(edisi cetak di muat tabloid TRANS INDONESIA edisi 6/2017)

 

LEAVE A REPLY