Bahaya Laten Politik Dinasti

0
123

               Oleh: Ad. Kholiq

Di negeri ini, politik dinasti alias “perkoncoan” dan “kekerabatan” sudah tidak asing lagi. Biasanya dilakukan penguasa – eksekutif, legislatif dan lainnya dengan merekrut orang yang masih ada hubungan keturunan, kerabat, sebagai pejabat publik. Atau, menempatkan orang kepercayaan di posisi penting di pemerintahan, juga – di  parpol karena berjasa dalam perebutan kekuasaan.

Sekedar contoh; Bupati Nganjuk (Tufiqurrahman), isterinya dengan mudah menjadi sekda Jombang karena hubungan “perkoncoan”. Mantan Bupati Jombang, Suyanto sukses menfasilitasi sejumlah saudaranya bertengger di panggung politik daerah dan pusat. Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) melenggengkan Halim Iskandar jadi penguasa PKB Jombang dan Jawa Timur, bahkan karena merasa keenakan kini tengah merebut jabatan Gubernur Jatim setelah Pakde Karwo. Sri Hartini menggantikan suaminya menjadi bupati Klaten, Jawa Tengah yang tersandung kasus korupsi. Ratu Atut Chosiyah bersama keluarganya pernah menguasai jabatan publik dan sejumlah proyek di lingkup Pemprov Banten – yang, akhirnya masuk bui. Dan, masih banyak contoh modus politik dinasti.

Politik dinasti jelas melumpuhkan demokrasi yang sedang ditumbuhkan karena abai terhadap rekam jejak,  integritas dan kompetesi personal. Rekruitmen lebih didasarkan pada “konco, kerabat, tim sukses dan relawan politik alias jasa politik merebut kekuasaan. Atau, yang biasa terjadi politik balas jasa lantaran mahar politik yang sudah diterima oleh para elite penguasa. Orientasi politik elite macam ini, pasti merugikan masyarakat karena peran menentukan pilihan pemimpin sudah terkanalisasi. Lebih celaka lagi, politik dinasti ini sangat terbingkai dalam regulasi – boleh dibilang secara prosedural demokrasi memang sah. Tetapi, secara substansial peran masyarakat dirobotkan – seolah-olah sudah demokratis. Atau, demokrasi seolah-olah, meminjam istilah mendiang Gus Dur. Hampir semua calon; legislatif, eksekutif dan pejabat publik lainnya dimenangi oleh person yang memiliki hubungan kerabat. Atau, yang memiliki duwit cukup.

Hak publik, yang bukan kerabat dan tak berduwit, hampir pasti terkunci pintunya oleh politik dinasti. Jangankan jadi pejabat, hanya masuk arena uji kompetensipun, tertutup rapat olehnya. Bahaya laten politik dinasti ini, memang secara alamiah terjadi di mana-mana. Dalam terminologi IBNU KHALDUN (1332-1406) disebut siyasah al- ashabiyah (group feeling) hanya kerabat yang patut dijadikan bawahannya..   Namun, dampaknya bakal menghancurkan negara yang sedang  menumbuhkan sistem demokrasi karena lemahnya kontrol politik. Hal ini pernah terjadi di zaman pemerintahan Mu’awiyah yang mengangkat anaknya, Yazid, sebagai penggantinya.

Solusinya adalah melakukan regulasi. Beruntung, kali ini sudah ada batasan  jabatan publik mulai Kepala Desa hingga Presiden hanya dua periode dan tidak bisa dipilih kembali. Sayangnya, bekas pejabat itu masih bisa meremot kontrol pejabat baru; isteri, anak kerabat, dan lainnya demi keamanan dirinya dari kasus hukum setelah dia lengser. Belum lagi soal pemerataan kesejahteraan, akan tertutp oleh budaya politik dinasti. Kalau bukan groupnya, hampir bisa dipastikan pembangunan apapun tidak bakal mengalirinya. Akibatnya, aspek partisan lebih menonjol miskin figur negarawan yang patut diteladani. Lemahnya kontrol sosial karena belum terbit norma yang mampu mengontrol kehidupan sosial secara menyeluruh. Vested interes dan rebutan kekuasaan politik kepentingan elite lebih mewarnai kehidupan sosial-kebangsaan.  Saatnya, DPR RI mengamputasi budaya politik dinasti. Goodwill ini sungguh cukup mendesak dilakukan tanpa harus menunggu ambruknya sebuah negara – baru bertindak.

LEAVE A REPLY