Kemarau Datang,Krisis Air Bersih Dimulai

0
2

ilustrasi

FI.CO–  Kekeringan mulai mengintai Kabupaten Ponorogo,seiring dengan musim kemarau  yang sudah mulai dirasakan warga. Pun wilayah terdampak bencana alam kekeringan di Ponorogo tahun ini diprediksi meluas Jika dibanding tahun sebelumnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo mencatat sejumlah wilayah baru yang tahun sebelumnya tidak terdampak kekeringan. ‘’Prediksi kami akan semakin meluas dari tahun lalu,’’ kata Plt. Kepala BPBD Ponorogo Sumani, pada 23 Juli lalu.Lanjut Sumani, jika didasarkan pada data per tahun. Sejak dua tahun terakhir jumlah wilayah terdampak kekeringan meningkat cukup signifikan. Tahun 2015 misalnya, sebanyak 13 desa. Tahun lalu, meningkat jadi sekitar 20 desa. ‘’Tahun ini prediksi kami akan bertambah,’’ ungkapnya.

Sumani menyebut tidak ada penambahan kecamatan yang terdampak. Cuma jumlah desanya yang bertambah, sekitar separo lebih dari sebelumnya. Kecamatan terdampak kekeringan meliputi Badegan, Slahung, Balong, Mlarak, Jenangan, Jambon dan Sawoo. ‘’Tapi kami belum bisa memastikannya apakah ada kecamatan baru atau tidak,’’ sebutnya.

Untuk mengatasi bencana kekeringan, pihaknya akan melakukan droping air bersih. Saat ini, dua truk tangki untuk mendistribusikan air bersih sudah mulai beroperasi ke wilayah terdampak kekeringan. ‘’Kalau kurang, akan dibantu PDAM. Kami sudah kerja sama,’’ tambahnya.

Dirinya tidak bisa memastikan sampai kapan droping tersebut akan dilakukan. Sumani hanya menjawab bahwa kegiatan itu bakal terus dilakukan hingga musim kemarau berakhir. Sebab, hingga kini belum ada informasi prakiraan dari pihak BMKG. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BMKG untuk memastikannya. ‘’Kami belum bisa menyimpulkan sebelum dapat informasi langsung dari BMKG selaku pihak yang berkompeten,’’ ungkapnya.

Sementara itu,kekeringan mulai dirasakan warga Dusun Minong, Desa Mrican, Kecamatan Jenangan. Akibatnya, sebanyak 15 kepala keluarga (KK) mulai kekurangan air bersih. Meski belum terlalu parah, mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan air. Sumber air yang jadi ada dirumah mengering. Sedangkan sungai yang jdi pengharapan terkahir warga debit airnya mulai menurun. ‘’Masih ada, tapi sudah mulai berkurang airnya,’’ kata Katenun, warga setempat.Jika musim kemarau terus berlanjut, dipastikan bulan depan sungai itu akan mengering. Kondisi itu akan semakin menyulitkan warga dusun tersebut.

Sementara, air bersih droping BPBD tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga, warga setempat harus mencari tambahan dari sungai di daerah lain. JIka terpaksa, mereka membeli air dari warga yang memiliki sumur pompa dalam. ‘’Kalau hanya dikirimi air, setiap tahun pasti kondisinya akan seperti ini,’’ ungkapnya.

Ditempat lai,, Plt. Kepala BPBD Ponorogo Sumani, tak menampik adanya krisis air bersih sejumlah daerah di Kabupaten Ponorogo. Namun dirinya menuturkan jika hingga bulan Juli ini belum terlalu banyak wilayah yang memerlukan droping air bersih. Pun demikian, ada kemungkinan jumlahnya bakal bertambah seiring musim kemarau yang sedang berlangsung. Pihaknya belum bisa memprediksi sampai kapan kekeringan akan berakhir.

Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau akan berlangsung hingga awal Desember nanti. ‘’Karena itu kemungkinan beberapa bulan ke depan wilayah yang butuh droping air bersih semakin banyak,’’ paparnya.

Krisi air bersih tahun ini sebernarnya sudah terjadi beberapa waktu lalu saat terjadi longsor pada april silam.Empat desa mengalami kesulitan air bersih karena selama ini mengandalkan pasokan air dari pusat sumber air di lokasi longsor Desa Banaran

“Di Desa Wagir Kidul, masalah air bersih dialami warga kami di Dusun Kerep yang memang selama ini bergantung dengan aliran air bersih dari Banaran. Yang parah malah ada di tiga desa sebelah,” kata Kepala Desa Wagir Kidul Siti Aminah dikonfirmasi di Posko Tagana, Desa Wagir Kidul seperti yang dilansir Antara, Apeil lalu.”Kalau di Dusun Kerep dampaknya tidak separah di Singgahan, Bedrug ataupun Tegalrejo karena warga kami masih bisa mendapat air bersih dari tiga dusun lain sekitar yang sumber airnya bukan dari Banaran,” tuturnya.

Satu di antaranya bahkan disebut Sarnu dan beberapa warga memiliki debit sangat besar, sehingga mampu memasok air untuk sejumlah desa di bawahnya serta memenuhi kebutuhan PDAM. Di sumber air itu juga dibangun instalasi tiga pipa besar dengan diameter sebesar batang pohon kelapa.”Yang kami tahu sumber air di sana memang sangat besar dan menjadi tumpuan suplai air warga desa di bawahnya,” kata Mujiat, warga Desa Banaran.

Ditempat lain,Pemkab Trenggalek hanya menyediakan anggaran untuk penyediaan bantuan air besih sebesar 175 juta. Jumlah tersebut diprediksi tidak akan cukup untuk mengatasi kekeringan.
“Anggarannya 175 juta itu, itupun tidak hanya untuk kekeringan saja, tapi juga untuk penyediaan air bersih ketika terjadi banjir maupun tanah logsor,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek, Joko Rusianto,pada 26 Juli kemarin.
Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penanganan bencana kekeringan rata-rata membutuhkan anggaran lebih dari  800 juta, mengingat jumlah desa yang masuk peta rawan kekeringan cukup banyak. Dari 14 kecamatan di Trenggalek hanya Kecamatan Gandusari yang tidak masuk peta rawan kekeringan. “Anggaran itu digunakan untuk membeli air ke PDAM serta transportasi pengiriman ke desa-desa yang mengalami krisis air. Sehingga kalau hanya 175 juta pasti kurang,” ujarnya. Meski demikian, Joko mengaku tidak khawatir, karena penanganan bencana kekeringan tidak hanya menjadi tanggungjawab daerah, namun juga akan didukung oleh anggaran dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Joko, pihaknya telah mengirim data-data potensi bencana ke BPBD Provinsi Jatim maupun BNPB guna mengantisipasi datangnya musim kekeringan di wilayah Trenggalek.
Sesuai dengan data di BPBD Trenggalek, jumlah daerah yang masuk peta rawan bencana kekeringan mencapai 75 desa yang tersebar di 13 kecamatan. Namun hingga kini baru satu desa yang mengalami krisis air, yakni Dusun Selorejo, Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh.

“Untuk penanganan bencana kekeringan kami sudah siap, ada delapan armada tangki yang disiapkan untuk menyuplai air bersih,” imbuhnya.

Sementara itu ,kekeringan mulai terjadi di Kabupaten Trenggalek, 100 lebih kepala keluarga (KK) di Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh kekurangan air sejak dua bulan terakhir. Salah seorang warga Dusun Selorejo, Desa Mlinjon, Mutiani mengatakan, sumur-sumur di perkampungan warga telah mengering. Sehingga warga harus mengambil air dari mata air yang ada di pinggir hutan. “Sumurnya itu sekitar satu kilometer dari sini, itupun harus bergantian dengan warga lain, satu sumur bisa dipakai 30 KK lebih,” kata Mutiani ,pada 26 Juli kemarin.

Menurutnya, tanda-tanda kekeringan mulai terjadi sejak Mei lalu, namun warga masih belum melaporkan kondisi tersebut ke pemerintah, dengan asumsi masih bisa mengambil air dari mata air.
“Tapi kondisi air di sumber itu terus berkurang, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga,” ujarnya. Kondisi krisis air paling parah terjadi sejak dua pekan terakhir. Sehingga warga meminta bantuan air bersih ke pemerintah daerah.

Hal senada di sampaikan warga lain, Marsini. Menurutnya, setiap hari ia harus mencari air bersih di dekat hutan dengan cara digendong. “Alhamdulillah hari ini ada kiriman air bersih dari pemerintah, inibsangat membantu warga di sekitar sini,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Joko Rusianto mengatakan, pihaknya baru mengirimkan bantuan air bersih karena baru menerima informasi hari ini. “Kami baru menerima surat dari kepala desa hari ini dan langsung dikirim air. Hari ini ada tiga tangki, dua jam langsung habis,” ujarnya. Pihaknya meminta warga melalui kepala desa untuk segera mengirimkan surat ke BPBD Trenggalek apabila wilayahnya sudah mengalami krisis air. “Asalkan benar-benar membutuhkan, kami langsung mengirimkan bantuan,” imbuhnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, , menyebutkan sebanyak 28.854 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 76.093 jiwa yang tersebar di 60 desa di 15 kecamatan rawan kesulitan air bersih pada musim kemarau.”Jumlah penduduk yang rawan kesulitan air bersih itu berdasarkan pemetaan di lapangan yang baru kami lakukan,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro MZ. Budi Mulyono, di Bojonegoro, Rabu.

Pemetaan, kata dia, langsung dilakukan di desa yang biasa mengalami kekeringan di musim kemarau dengan memperhitungkan penanganan pengadaan air bersih yang dilakukan PDAM dan BPBD.
Ia memberikan gambaran di suatu desa yang semula ada tiga dusun yang warganya rutin mengalami kekeringan menjadi berkurang hanya dua dusun, karena satu dusun sudah memperoleh pelayanan air bersih dari PDAM.Oleh karena itu, lanjut dia, dusun yang sudah memperoleh pelayanan air bersih dari PDAM tidak masuk lagi dalam data dusun yang rawan kekeringan.

Selain itu, juga pengadaan air bersih dengan air tanah dengan sistem tower program BPBD seperti di Desa Jari, Kecamatan Sekar.”Sekarang ada 138 dusun yang rawan mengalami kekeringan. Jumlah itu sudah menurun dibandingkan tahun lalu karena adanya pelayanan air bersih yang dilakukan PDAM dan BPBD,” kata dia menegaskan.

BPBD, menurut dia, belum bisa memprediksi tingkat kerawanan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau tahun ini karena masih akan dibahas dengan BPBD Provinsi Jatim, pada 27 Juli kemarin.”Kami  memperoleh undangan BPBD Jatim dengan agenda  membahas penanganan ancaman kekeringan di Jatim,” ucapnya menambahkan.

BPBD menyebutkan daerah yang rawan kekeringan sebanyak 138 dusun di 15 desa yang tersebar di Kecamatan  Sumberrejo, Sugihwaras, Gayam, Kepohbaru, Kedungadem, Temayang, Kedewan, Ngasem, Malo, Sukosewu, Purwosari, Ngambon, Ngraho, Tambakrejo, dan Kasiman. “Di Bojonegoro pengadaan air bersih selain BPBD juga melibatkan Dinas Sosial dan perusahaan minyak yang ada,” katanya menambahkan.(tim liputan:karman,jatmiko,totok,bambang)

artikel ini sebelumnya tayang di Tabloid Trans Indonesia edisi 8,dengan isi dan judul yang sama

LEAVE A REPLY