Memilih Import Untuk Rasa Gurih

0
138

Ilustrasi

FI.CO – Tak hanya industri kimia dasar dan farmasi yang mengandalkan garam impor untuk proses produksinya. Nyatanya, industri makanan dan minuman—khususnya untuk bumbu masak—selalu memakai garam impor dalam industrinya. Rasa yang lebih enak dan kandungan mineral lain yang memperkaya nilai bumbu, diyakini lebih dikandung garam impor.

Anton—marketing dari PT Cheetam Garam Indonesia mengungkapkan ini. Perusahaan tempatnya bekerja, sebagai penyuplai besar untuk garam ke industri makanan dan minuman menunturkan, walaupun sudah ditawari untuk memakai garam lokal, industri bumbu masak yang menjadi pembeli di perusahaannya tetap memilih garam impor.“Ya, betul. Mereka menggunakan garam impor karena garam lokal itu spesifikasinya tidak bisa mereka terima karena kualitasnya masih di bawah garam impor. Banyak pertimbangannya sih, salah satunya bisa karena kadar Nacl, yang lainnya di kebersihannya, dan kandungan-kandungan lainnya kan juga ada,” tutur Anton lewat perbincangan telepon, beberapa waktu lalu.

Masih tingginya kebutuhan akan garam impor terlihat dari catatan impor garam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam lima tahun terakhir.

Memang pada tahun ini (2017), kuota impor garam konsumsi Indonesia 226 ribu ton bisa dikatakan dalam jumlah yang lebih sedikit dari empat tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2016, jumlah garam impor yang masuk Indonesia mencapai 3 juta ton. Besarnya impor di tahun ini, memang dipengaruhi produksi yang merosot tajam akibat anomali cuaca La Nina.

Pada tahun 2015, kran garam impor yang dibuka mencapai 2,1 juta ton. Sementara di tahun 2014, garam impor yang masuk itu mencapai 2,2 juta ton, dan tahun 2013, Indonesia mengimpor garam sebesar 2  juta ton.

Negara yang menjadi penyuplai garam Indonesia pun tak banyak berubah. Sebutlah India, Australia, China, New Zealand, dan Thailand. Jumlah kuota impor yang dibuka pun terbilang besar.

Anton mengaku gundah akibat niatan pemerintah menghentikan impor garam. Diakuinya, berbagai persiapan untuk mendukung rencana ini terkesan sangat serius. Pihaknya menyambut baik yang sudah dilakukan pemerintah, mulai dengan memberikan geomembran kepada para petani garam tradisional hingga niat mendirikan gudang garam di enam lumbung produksi garam lokal.

Ya, garam impor nyatanya masih sangat krusial bagi industri, tidak terkecuali untuk para produsen bumbu dapur dan penyedap rasa. Namun, menurut Anton, rencana swasembada garam ini tidaklah buruk apabila stoknya dapat dipastikan terjaga dan kualitasnya disesuaikan dengan kebutuhan industri.“Kalau misalnya garamnya ada dan kualitasnya cukup, saya rasa tidak masalah. Tapi, kalau garamnya nggak ada terus kalaupun ada kualitasnya jelek, itu akan jadi masalah,” ujarnya.

Meskipun rencana swasembada garam semakin kencang, isu ini belum terlalu berpengaruh terhadap impor garam oleh para pelaku industri. PT Cheetam Garam Indonesia, salah satunya, tidak merasa dipersulit dalam proses impor yang rata-rata memerlukan waktu 3—4 bulan guna perizinannya.Akan tetapi, tak bisa ditampik pengawasan yang lebih ketat diberlakukan bagi para pengimpor garam.

Memperketat impor memang selayaknya dilakukan. Tetapi, keinginan bebas garam impor dalam tahun ini, sebaliknya adalah kemuskilan. Kalangan petani juga mahfum terhadap hal ini. Faisal Baidawi selalu Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Garam Republik Indonesia (APGRI) menyatakan, lahan garam yang aktif di Nusantara hingga saat ini maksimal hanya 24ribu hektare. Tiap hektarenya sendiri optimal hanya mampu memproduksi 80 ton garam per musimnya. Itu pun diperoleh jika para petani mendapatkan kemarau panjang yang berkisar 3,5—5 bulan.

Nah, kondisi iklim yang kini tak terprediksi ini, sangat mempengaruhi produksi. Apabila seperti tahun 2016 saat La Nina melanda, hasilnya bisa jauh lebih rendah. Ia tak menafikan, produksi petani sangat jauh dari harapan.

 

Kebutuhan Kualitas
Menurut  Faisal Badawi, target swasembada garam yang dicanangkan pemerintah sebenarnya sudah dapat terwujud. Setidaknya dari sektor konsumsi sebab menurut data UNICEF, kebutuhan garam per kapita per tahunnya hanyalah 3kg. Jika penduduk Indonesia diasumsikan di angka 250 juta, kebutuhan garam konsumsi nasional per tahunnya hanyalah 750 ribu ton. Itu sudah dapat diproduksi oleh para petani garam.“Kalau garam konsumsi pengertiannya itu masuk mulut, ya itu (jumlah produksi kini-red) cukuplah. Swasembadalah,” cetusnya pada 25 Juli kemarin.

Akan tetapi, sesuai klasifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang tergolong garam konsumsi bukan hanya garam untuk keperluan rumah tangga.  Untuk kebutuhan industri aneka pangan hingga ke pengasinan ikan juga masuk kategori sama. Aneka pangan sendiri menjadi sektor pengguna garam konsumsi yang saat ini masih sulit tersentuh garam lokal. Industri ini memerlukan kualitas tinggi yang tak bisa disediakan di dalam negeri.

Faisal berpandangan, ada kebutuhan kualitas yang lebih tinggi untuk produksi aneka pangan yang hendak diimpor. Kebutuhan inilah yang dipenuhi oleh garam impor sebab garam rakyat belum memiliki kapasitas yang cukup.

“Memang quality export itu yang membutuhkan salt quality, itu kemungkinan harus di-merge antara garam lokal dengan garam impor untuk memenuhi standar yang tengah dilakukan. Tetapi, kalau peredarannya untuk dalam negeri, saya pikir itu masih bisa menggunakan garam lokal,” tutur pria yang berdomisili di Madura ini.

Ketidakmampuan para petani garam untuk meningkatkan kualitas garam lokal, disebabkan tidak idealnya perbandingan antara meja kristaliasasi dengan meja evaporasi garam. Seharusnya luasan meja kristalisasi hanya sekitar 10-15 persen keseluruhan lahan. Yang ada saat ini perbandingan meja kristalisasi dan evaporasi adalah 50:50.

Semestinya, ketidakmpuan petani gara untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi,ditopang dengan adanya perusahaan-perusahaan pengolah garam yang menggunakan teknologi mesin refinery. Bagaimanapun pengolahan secara refinery ini mampu meningkatkan kualitas garam hingga menyamai kualitas garam impor. Sayangnya, baru ada satu perusahaan pengolahan garam semacam ini di Indonesia, yaitu PT Unichem.

Produksi pengolahan garam perusahaan ini pun tidak terlalu besar. Tahun 2016 kemarin saja, PT Unichem hanya mampu mengolah 250 ribu  ton garam rakyat menjadi garam berkualitas tinggi. Menurut Amalyos, guna mencukupi kebutuhan nasional, dibutuhkan 3—4 perusahaan serupa.

Lokal Diperlukan
Di sisi lain, rencana pemerintah menutup keran impor dan melakukan swasembada garam pada 2017 justru dipandang positif oleh pelaku usaha di industri pengolahan air. Setidaknya, hal tersebut yang diakui oleh Budi Ari, pemilik PT Hikam Abadi Indonesia, melalui perbincangan lewat telepon.

Pemilik perusahaan yang biasa menjual garam untuk pengolahan air bersih, berpendapat rencana swasembada garam tidak akan memengaruhi usahanya. Sebaliknya, justru cenderung berefek baik. Sebagian besar pelanggan garam PT Hikam Abadi Indonesia memang lebih memilih garam lokal.

Sebagai penjual, rencana penutupan keran impor garam bukanlah momok menakutkan. Akan tetapi, Budi Ari mengakui, teman-temannya yang bergerak di industri kimia dasar dan berperan sebagai pengguna garam impor tetap bertahan memakai garam impor.“Saya sebagai trader setuju-setuju saja karena bukan user. Cuma user kan punya spesifikasi sendiri-sendiri produksinya, misalnya dia harus pakai garam yang 97 persen  atau 98 persen, tiba-tiba tidak boleh impor dan garam lokal belum bisa memenuhi. Mungkin mereka yang keberatan. Tapi, kalau saya sih, saya jual aja barang yang ada, itu yang saja jual. Setahu saya, teman-teman yang di industri CAP tetap bertahan di garam impor.”

Perusahaan milik Budi Ari dan sejenisnya, selama ini mayoritas menggunakan lokal untuk memenuhi kebutuhan maupun permintaan. Industri air bersih ini sendiri sebenarnya bukan segmen asing di industri, sebab berbagai industri tak ayal membutuhkannya untuk proses produksi, mulai dari industri makanan, tekstil, kertas, sampai kesehatan. Pengolahan dilakukan untuk mendapatkan kualitas air yang sesuai dengan kebutuhan industrinya.

Dalam industri ini, kadar Nacl garam yang dibutuhkan pun tidak setinggi kebutuhan industri kimia dasar maupun farmasi. Budi Ari menyebutkan, garam dengan kadar Nacl 90 persen persen saja sudah bisa masuk kualifikasi. Keputusan perusahaannya menggunakan garam lokal dari Rembang pun bukan tanpa alasan. Selain karena permintaan pembeli, nyatanya harga garam lokal tetap lebih murah dibandingkan garam impor, meskipun harganya berfluktuatif tajam.

Ia mencontohkan, pada enam bulan kemarin, perusahaannya masih membeli garam dari Rembang dengan harga  900 per kilogram. Namun sekarang, dana 1.500 harus digelontorkan untuk membeli tiap kilogram garam lokal tersebut.

Kenaikan yang cukup tajam tersebut dapat dimaklumi. Berdasarkan data dari Asosiasi Petani Garam Republik Indonesia (APGRI), stok garam impor pada 2016 hanya mampu memenuhi 5% target yang ditetapkan, yakni 144.009 ton. Hal ini disebabkan La Nina hingga kemarau basah sepanjang tahun. Karena ketidakcapaian target tersebut, impor garam tahun 2016 terjadi secara besar-besaran.

Garam yang dimpor berasa dari beberapa negara, di antaranya Australia, Selandia Baru, Inggris, Singapura, dan India. Khususnya dari India, pengimporannya cukup kontroversial karena para petani menganggap spesifikasi garam dari negara di Asia Selatan tersebut sangat mirip d yang diproduksi secara tradisional oleh petani garam Indonesia.

Langkanya garam lokal pada tahun lalu pun sempat membuat Budi Ari ingin berpindah haluan ke garam impor. Hanya saja, para pembeli tetap mencari garam lokal untuk industri pengolahan airnya. Menurut pria ini, salah satunya disebabkan karena harga garam lokal yang lebih murah daripada garam impor.

“Pernah berpikir sih, cuma begini masalahnya misalnya udah naik jadi 1.500, terus garam impor naik hanya 100, bisa tapi tetap harganya. Ketika garam lokal 1.500, garam impor bisa 2 ribu.”

Harga Patokan
Disparitas harga kerap jadi masalah, bukan hanya terhadap garam. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan, akan mengatur harga beragam untuk pembelian garam di setiap sentra produksi. Sepuluh sentra produksi garam di Indonesia, masing-masing akan memiliki harga patokan yang berbeda.

Keberagaman harga patokan ini dilakukan karena pemerintah menyadari nilai investasi dan produksi di masing-masing daerah berbeda-beda. Tidak bijak jika harga garam di sentra produksi garam Indonesia yang tersebar di Cirebon, Indramayu, Pati, Rembang, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bima, Jeneponto, serta Pangkep, disamaratakan.

Pemerintah menetapkan dua patokan harga garam yaitu harga batas bawah (floor price) dan batas atas (ceiling price). Harga batas ini merupakan acuan harga minimal dan maksimal garam kualitas dijual per kilogramnya di titik pengumpul (collecting point).

Hal ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya harga garam saat panen raya tiba sekaligus mencegah melonjaknya harga secara tak terkendali saat stok dalam negeri menipis.

“Kalau harga sudah kita patok, masyarakat akan tertarik menjadi petambak garam karena harganya tidak rendah sekali. Nanti tidak ada pula harga garam sampai di luar batas wajar saat kita kekurangan, misalnya saat produksi terganggu karena musim hujan,” ungkap Direktur Jasa Kelautan KKP Riyanto Basuki.

Saat ini, KKP tengah melakukan perhitungan untuk menetapkan harga patokan di masing-masing sentra produksi garam secara tepat. Harga yang ditetapkan bisa saja berbeda untuk masing-masing daerah. (Nofanolo Zagoto, Rafael Sebayang, Rikando Somba, Teodora Nirmala Fau)Validnews.co

LEAVE A REPLY