Berebut Kursi Pegawai Negara

0
158

FI.CO, Jakarta Hampir 18 ribu lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bakal dibuka di 61 instansi pemerintah. Di antara belasan ribu kursi itu, ada yang khusus untuk penyandang disabilitas, lulusan terbaik (cum laude), dan putra daerah Papua serta Papua Barat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membutuhkan 1.721 calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Hal ini diberlakukan demi mengejar target penerimaan pajak tahun depan.Sri Mulyani menuturkan, saat ini, jumlah pegawai yang ada belum sebanding kapasitasnya untuk melayani wajib pajak yang jumlahnya terus bertambah. Tercatat, pertumbuhan wajib pajak sekitar dua kali lipat, yakni dari 16 juta menjadi 32 juta. Kendati demikian, wajib pajak yang aktif baru sekitar 12 juta.

Persoalannya, aduan dari wajib pajak bisa lebih dari satu per orang. Sehingga, idealnya, satu account representative (AR) menangani ratusan ribu wajib pajak.”Yang sekarang ini terjadi, di 341 kantor banyak yang sudah terlalu padat. Jumlah staf tidak sesuai dengan beban kerja dibandingkan kenaikan jumlah wajib pajak,” ujarnya, di Kantor Pusat DJP, pada 7 September kemarin.

Mereka akan disebar ke 341 kantor DJP di seluruh Indonesia, baik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hingga Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak.

Etos Kerja Disorot
Komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie menyarankan kepada instansi-instansi terkait untuk lebih memperhatikan produktivitas kinerja PNS yang baru.Alvin menyatakan hal tersebut terkait pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak hampir 18 ribu di 61 institusi.“Tata kerjanya yang perlu ditingkatkan,” kata Alvin

Menurut Alvin, masih ada instansi terutama di daerah yang kurang memperhatikan etos kerja dan produktivitas PNS. Selain melihat langsung, Alvin juga mengetahui kekurangan-kekurangan kinerja PNS melalui pemberitaan dan media sosial.“Kita lihat di kantor-kantor itu kan banyak jam 2 siang [14.00] sudah enggak ada orang. Kita datang jam sembilan belum ada orang,” kata pria yang pernah berada di kursi legislatif (DPR) dari 1999 hingga 2009 itu.

Meski begitu, Alvin tidak ingin menyamaratakan kualitas kerja PNS di semua instansi. Dia tidak sepakat jika ada yang mengatakan bahwa semua PNS di Indonesia memiliki etos kerja yang buruk.Ada banyak instansi dengan pelayanan yang memuaskan karena PNS-nya memang memiliki etos kerja yang bagus. Hal itu, lanjut Alvin, dikarenakan pimpinan instansi memiliki pengaruh besar di mata PNS-nya,lanjut Alvin“Itu karena pemimpinnya progresif biasanya,” kata Alvin.

Kritik Instansi di Daerah
Alvin lalu mengkritik instansi yang berada di daerah seperti kantor-kantor dinas. Dikatakannya, instansi di daerah cenderung kurang memperhatikan etos kerja PNS-nya, sehingga pelayanan yang diberikan pun tidak memuaskan. Di samping itu, PNS-nya pun sering tidak berada di tempat pada waktu jam kerja.
“Kalau di pusat mungkin tidak terlalu kelihatan karena pengguna jasanya banyak dan diawasi langsung. Kalau di daerah itu kan, banyak yang seperti kapal selam, muncul tenggelam-muncul tenggelam,” kata Alvin.

Alvin juga mendorong kementerian dan lembaga yang membuka lowongan CPNS agar lebih mengedepankan penggunaan teknologi. Menurutnya, masih banyak cabang di daerah dari kementerian dan lembaga yang membuka lowongan itu yang belum mengoptimalkan perangkat kerja terkini.
Hal itu penting agar pelayanan dapat lebih optimal diberikan kepada masyarakat.“Penggunaan teknoogi kita juga banyak yang belum optimal. Terutama di daerah, jadi cenderung masih padat karya [banyak pegawai],” ujar Alvin.

Bertentangan Dengan Penghematan APBN
Alvin Lie menganggap langkah beberapa kementerian dan lembaga yang membuka lowongan calon pegawai negeri sipil secara besar-besaran bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang melakukan efisiensi anggaran sejak 2016 lalu.

Alvin mengaku mencermati tindakan pemerintah yang mengirit anggaran pendapatan belanja negara pada 2016. Penghematan itu berlanjut tahun 2017. Alvin mengatakan ada kementerian dan lembaga yang dikurangi anggarannya. Dengan pola tersebut, pemerintah seolah memberi sinyal bakal kembali mengurangi APBN beberapa instansi pada tahun 2018.“Tapi kok tiba-tiba ada penerimaan PNS baru. Ini agak membingungkan sinyalnya,” tutur Alvin “Bahkan tahun 2019 juga temanya masih efisiensi APBN,” lanjutnya.

Alvin mengatakan, lowongan CPNS yang baru saja dibuka akan mengalami proses yang panjang. Para CPNS yang terpilih baru akan diangkat menjadi PNS pada tahun 2018. Dari hal itu, Alvin mempertanyakan Kementerian Keuangan, apakah rancangan APBN 2018 sudah memasukkan unsur penerimaan PNS baru atau belum. “Kalau belum itu nanti bisa tekor lagi,” kata Alvin.

Menurut nya, perekrutan PNS dengan jumlah puluhan ribu akan memakan ongkos yang besar. Belum lagi dengan biaya lain untuk memenuhi kebutuhan PNS baru.“Bukan cuma honor. Kan banyak kebutuhan turunan, misalnya alat kerja. Alat kerja itu kan harus beli. Kemudian ada pelatihan, seragam juga. Banyak,” ujar Alvin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur menyatakan bahwa pembukaan CPNS tahun ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan strategis guna menyukseskan program Nawacita.Di samping itu, juga untuk menggantikan PNS yang telah pensiun serta untuk menambah sumber daya terkait dengan peningkatan beban kerja pada instansi tertentu.

Per Agustus  Defisit Anggaran 224,35 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, kekurangan dalam pos penerimaan dan belanja negara mencapai  224,35 triliun atau mencapai 1,65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Agustus 2017.

Menurut dia, capaian ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tercatat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Agustus 2016 mencapai 261,47 triliun atau 1,65 persen dari PDB.”Ini performa APBN. Kami coba perbaiki, tapi ini berjalan bertahan. Semoga konsen bisa kami tingkatkan kredibilitas (anggaran),” ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 7 September kemarin.

Sementara, belanja negara tercatat telah mencapai 1.198,26 triliun pada Agustus 2017 atau 56,16 persen dari target belanja dalam APBN Perubahan 2017, yakni 2.133,29 triliun.Terbagi atas belanja pemerintah pusat mencapai 695,66 triliun atau 50,9 persen dari target serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 502,6 triliun atau 65,6 persen dari target.

Sedangkan dari sisi penerimaan perpajakan telah mencapai 780,03 triliun atau 53 persen dari target 1.472,7 triliun. Dari total perpajakan tersebut, penerimaan dari pajak dan cukai sebesar 755,81 atau 52,6 persen dari target APBNP 2017.

Ia menekankan, capaian penerimaan tersebut lebih tinggi dibandingkan akhir Agustus tahun lalu yang bahkan telah mendapatkan bonus dari program pengampunan pajak (tax amnesty).Tercatat, penerimaan perpajakan sebesar 711,44 triliun atau 46 persen dari total APBNP 2016, di mana penerimaan pajak dan cukainya sebesar 689,09 triliun atau 45,8 persen dari APBNP 2016.”Jadi, ada pertumbuhan yang cukup baik kalau secara tahunan (year on year/yoy). Maka, kami cukup optimis,” imbuh mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.(sumber:cnn Indonesia)

LEAVE A REPLY