Mencari PNS Profesional

0
123

FI.CO – Pemerintah bakal merekrut hampir 18 ribu pegawai baru,termasuk untuk PNS propinsi Kalimantan Utara.Menurut Menteri PAN Asman, pembukaan penerimaan CPNS Tahun 2017 guna memenuhi jabatan-jabatan strategis yang mendukung program Nawacita, mengganti PNS pensiun, serta menambah sumber daya terkait peningkatan beban kerja instansi tertentu. Asman meyakinkan, pelaksanaan penerimaan berjalan penuh integritas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Para pelamar jangan percaya calo.

Pemenuhan formasi yang dibutuhkan memang harus dilakukan, tetapi harus dengan perhitungan kebutuhan dan bukan sekedar keinginan. Prosesnya dilakukan transparan dan bebas dari praktik KKN,agar menghasilkan birokrat yang baik yang mampu menjawab kebutuhan sehingga kinerja harus bisa dirasakan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, dan bersih dari berbagai pungutan.Ramah tamah PNS dibutuhkan oleh masyarakat,PNS jangan menampakan seorang dengan wajah yang tidak ramah,biar menimbulkan efek PNS dari rakyat untuk rakyat

Berbagai upaya dan strategi mengubah kebiasaan buruk PNS harus dilakukan secara simultan. Kemenpan juga harus tegas terhadap mereka yang memiliki rekam jejak kinerja yang buruk.Sebab komitmen mereka hingga kini belum terlihat optimal,budaya malas,telat masuk kantor dan pulang keja lebih awal masih jadi pemandangan lumrah.Keadan ini masih diperparah oleh kebiasaan para PNS  “jika bisa dipersulit kenapa pelayanan dipermudah”

Dalam sebuah wawancara, Menteri Asman memang telah menegaskan akan fokus pada e-Government, pemerintahan yang bebasis elektronik. Jadi akuntabilitas dibarengi dengan sistem IT, mau tidak mau terjadi keterbukaan, tidak ada lagi kegiatan yang disembunyikan, karena semua orang bisa akses. Jadi sejalan, organisasinya PNS sederhanakan dan sistemnya kita terapkan e-Government. Kita lihat saja bagaimana hasilnya.

Penambahan PNS terkait dengan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperempat anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), digelontorkan untuk memfasilitasi gaji dan tunjangan mereka yang duduk di kursi birokrat. Dalam APBN 2017, belanja pegawai mencakup 26,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat.

Jadi, dari total anggaran yang dibelanjakan sebesar 2.080 triliun, belanja pemerintah yang menyangkut pegawai dan operasional 1.315 triliun. Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat belanja pegawai 26,1 persen dari total belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangan para birokrat.

Semua pihak termasuk Menpan Asman maupun Menkeu Sri Mulyani mewanti-wanti PNS agar lebih profesional, sebab anggaran negara yang sebagian untuk menggaji mereka, diperoleh negara dengan cara sulit. Dengan demikian, berbagai elemen masyarakat harus terus memberikan dukungan dan juga pengawasan agar PNS berkerja profesional dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

LEAVE A REPLY