NasDem: Makin Cepat Makin Baik Novanto Mundur dari Ketua DPR

0
4
Wakil Ketua F-NasDem Johnny G Plate

FI.CO, Jakarta – Fraksi NasDem meminta Setya Novanto menanggalkan jabatannya dari Ketua DPR. NasDem menyarankan sebaiknya Novanto fokus terhadap kasus hukum yang menjeratnya terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

“Untuk kepentingan DPR RI dan agar SN (Setya Novanto-red) dapat lebih fokus pada masalah hukum pribadinya, maka semakin cepat SN mengundurkan diri semakin baik bagi SN dan bagi DPR RI,” ujar Wakil Ketua F-NasDem Johnny G Plate, Senin (20/11).

Johnny berharap penegakkan hukum dapat berjalan seadil mungkin untuk Novanto. Ia tak mau kasus Novanto dikaitkan dengan politik.

F-NasDem meminta F-Golkar untuk mengganti Novanto dari Ketua DPR. Johhny turut mengambil pepatah ‘celaka duabelas’ dan ‘celaka tigabelas’.

“Bila saja Fraksi Golkar ingin mengganti, maka dari Fraksi Golkar, fraksi lain tidak bisa bilang tidak. Kami hanya bisa bilang iya, kan celaka duabelas, celaka tigabelas karena UU nya. Bila saja Golkar ingin mengganti, UU mensyaratkan harus dari Golkar. Bila tak ingin mengganti ya celaka duabelas, celaka tigabelas kita,” papar Sekjen NasDem ini.

Novanto sendiri sudah ditahan di Rutan Klas 1 KPK Cabang Jakarta Timur sejak malam tadi (19/11). Dia dinyatakan tidak perlu lagi dirawat di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan pada Kamis (16/11) lalu.

Setelah dirawat selama 3 hari, dia dibawa dari RSCM Kencana dan langsung menjalani pemeriksaan registrasi di KPK, Minggu (19/11). Pada dini hari tadi, ketua DPR tersebut lalu dipindahkan ke Rutan KPK.

Novanto sebelumnya dirawat di RS Medika Permata Hijau setelah mobil yang ditumpangi menabrak tiang lampu di Jl Permata Berlian, Jakarta pada Kamis (16/11). Dia kemudian dirujuk ke RSCM Kencana untuk pemeriksaan lanjutan hingga dinyatakan memenuhi syarat penahanan.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan Novanto pada 31 Oktober 2017. Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.

Lembaga antirasuah itu menjerat Novanto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

LEAVE A REPLY