Eks Pejabat Bakamla Didakwa Terima SGD 104.500 Terkait Proyek

0
8
Persidangan kasus suap satellite monitoring Bakamla

FI.CO, Jakarta – Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan didakwa menerima suap USG 104.500 dalam proyek satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Uang suap tersebut diterima dari Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

“Nofel Hasan terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah yaitu menerima pemberian berupa uang sebesar USG 104,500 atau setidak-tidaknya sejumlah itu dari Fahmi Darmawansyah yang diserahkan melalui Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus,” kata jaksa pada KPK Kiki Ahmad Yani saat membacakan dakwaan Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Rabu (3/1).

Jaksa menyatakan Nofel bersama staf khusus bidang perencanaan dan anggaran Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi, mengusulkan anggaran pengadaan satellite monitoring dan drone yang disahkan APBN-P Tahun Anggaran 2016. Untuk pengadaan satellite monitoring sebesar Rp 402 miliar dan drone sebesar Rp 580 miliar.

“Bulan Maret 2016, Ali Fahmi datang ke kantor PT Merila Esa di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dan bertemu Fahmi Darmawansyah didampingi Adami Okta. Ali Fahmi menawarkan kepada Fahmi Darmawansyah untuk ‘main proyek’ di Bakamla,” ujar jaksa.

Setelah itu, jaksa mengatakan Fahmi Darmansyah mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di Bakamla dengan PT Merial Esa dan PT Melati Technofo. Kedua perusahaan tersebut memenangkan pengadaan satellite monitoring dan drone.

“Namun untuk anggaran drone masih dibintangi artinya anggaran itu tidak dapat digunakan sebelum syarat-syarat tertentu dipenuhi, sehingga terdakwa Nofel Hasan bekerjasama dengan Ali Fahmi atau Hardy Stefanus melakukan pengurusan ke Dirjen Anggaran Kemenkeu untuk membuka tanda bintang pada anggaran drone,” ujar jaksa.

Pada bulan September 2016, jaksa mengatakan Kemenkeu memotong anggaran proyek satellite monitoring dengan nilai Rp 222 miliar. Namun untuk pengadaan drone belum dapat ditandatangani kontraknya karena anggaran pengadaan drone masih dibintangi atau diblocking.

“Terdakwa menelepon Ali Fahmi menyampaikan Hardy Stefanus akan menemui terdakwa Nofel Hasan untuk membicarakan masalah penting mengenai pembukaan blocking anggaran pengadaan drone,” ucap jaksa.

Selanjutnya, jaksa mengatakan Kepala Bakamla Arie Soedewo dan Eko Susilo Hadi bertemu di Kantornya membahas jatah 7,5 persen untuk Bakamla dari nilai proyek pengadaan satellite monitoring. Namun Adami Okta berjanji akan memberikan jatah sebesar 2 persen terlebih dahulu.

“Eko Susilo melaporkan hasil pertemuan dengan Adami Okta kepada Kepala Bakamla Arie Soedewo, selanjutnya Arie menyampaikan kepada Eko Susilo Hadi untuk memberi terdakwa Nofel dan Bambang Udoyo masing-masing sebesar Rp 1 miliar,” ujar jaksa.

Setelah itu, jaksa mengatakan Adami Okta dan Hardy Stefanus mendatangi kantor Nofel Hasan di Lantai dasar Bakamla, Jalan DR Soetomo. Keduanya membawa uang USG 104,500 untuk Nofel Hasan.

“Bulan November Adami Okta dan Hardy Stefanus dengan membawa uang USG 104,500 datang ke ruang kerja terdakwa Nofel Hasan di Kantor Bakamla. Adami Okta menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Hardy Stefanus,” tutur jaksa.

Atas perbuatan, Nofel didakwa Pasal 12 huruf b UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaiman diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEAVE A REPLY