Ahli: Vonis MA Soal Pergub Larangan Motor Tidak Otomatis Berlaku

0
45
Ilustrasi pelarangan motor

FI.CO, Jakarta РMahkamah Agung (MA) membatalkan pergub pembatasan motor masuk di jalur Bundaran HI-Merdeka Barat. Namun, putusan itu tidak serta merta berlaku karena terhalang peraturan MA No 1/2011.

“Ketentuan dalam Perma Nomor 1/2011 tentang Hak Uji Materiil di MA mengandung pengaturan yang membuka kesempatan ‘pembangkangan’ oleh pembentuk peraturan yang dibatalkan oleh MA,” ujar pakar hukum tata negara Bayu DWi Anggono,¬†Selasa (9/1).

Bayu mengatakan, putusan uji materi di MA tidak seperti di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan uji materi di MA, harus diikuti oleh pencabutan dari si pembuat peraturan.

Dalam hal ini, putusan MA harus diikuti pencabutan oleh Pemprov DKI. Jika tidak dicabut maka dalam waktu 90 hari pasca-putusan motor tetap dilarang masuk HI-Merdeka Barat sesuai jam yang berlaku.

“Ketentuan yang masih membebankan pencabutan peraturan selama 90 hari kepada pembentuk sama saja dengan melanggengkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara selama peraturan tersebut belum dicabut,” sambung Bayu.

Dia menilai, pemerintah baik pusat ataupun daerah masih belum memiliki kesadaran konstitusional yang baik. Bayu menjelaskan, seharusnya putusan pengadilan langsung berlaku ketika sudah divonis oleh hakim terutama yang bersifat inkrah.

“Faktor kesadaran konstitusional dari pemerintah/lembaga dalam mematuhi putusan pengadilan juga masih belum baik. Mengingat seringkali masih ada pemahaman bahwa merupakan hak pengadilan untuk membatalkan dan merupakan hak pemerintah/lembaga untuk mengatur kembali.” pungkasnya.

MA dalam putusannya, mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan pergub yang membatasi lalu lintas sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin itu juga menyatakan, aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

LEAVE A REPLY