Fraksi PDIP Desak Pemda Berkelit?

0
24

 

FI.CO, Jombang – Sengketa pertanahan terjadi dihampir sudut negeri, saling klaim dan merasa miliki.Di Jombang Jawa Timur problematika ini bakal terurai,sebab dimotori fraksi PDI P pemkab bakal lebih gesit selesaikan konflik tanah.Betulkah  Fraksi PDI P perjuangkan rakyat.

Sengketa tanah (antar sesema warga/ pengusaha/ warga dengan pemerintah)sering terjadi, termasuk di Jombang. Misalnya yang terjadi di; desa Gambiran kecamatan Mojoagung, di Kecamatan Kabuh, Bantaran Sungai Brantas (kec. Perak-Megaluh) dan lain-lain.

“Adanya Perda Pertanahan ini merupakan langkah antisipatif dan solutif eksekutif cepat mengatasi sengketa tanah yang terjadi di Jombang,” kata Wulang Suhardi kepada Forum Indonesia.

Ketua Fraksi PDIP ini merasa optimis problem sengketa tanah di Jombang segera bisa diatasi setelah payung hukum ini disahkan.

“Sekedar contoh di Gambiran-Mojoagung terjadi sengketa antara warga dengan pemerintah dan tambah ruwet ketika penguasa masuk dengan membeli tanah itu. Menurut data; asal usul tanah itu sudah jelas pemiliknya. Jadi, secara hukum siapapun harus mengerti dan Pemda supaya segera mengatasinya,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Pandangan ini juga disampaikan Fraksi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu dalam menanggapi empat Raperda  yang disampaikan Bupati 5 April lalu dalam forum sidang DPRD Jombang.

Melalui juru bicaranya Dora Maharani, Fraksi terbesar di Jombang ini mendesak pemerintah daerah agar secepatnya menyelesaikan sengketa tanah yang sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun.

“Kantor kec. Kabuh yang sebagian menggunakan tanah warga (khoirul anam) dan sekitar 1 ha tanah milik salah satu warga desa Gambiran kecamatan Mojoagung yang sebagian menjadi hak milik (sertipikat) belasan orang (konon sudah dibeli pengusaha) – mohon segera diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai pemerintah merugikan rakyatnya sendiri,” ungkap Dora Maharani.

Hal yang sama juga disampaikan Totok Hadi Riswanto (anggota DPRD Dapil III). Disamping dua hal sengketa tadi masih banyak problem serupa yang menuntut instansi terkait secepatnya bertindak.

“Jangan sampai rakyat menjadi korban kelambanan kinerja kita. Eksekutif jangan hanya retorik seperti jawaban dalam sidang. Tindakan nyata harus segera dibuktikan jangan tunggu rakyat bosan pada kita,” tambahnya.

LSM JATIM ANTI KORUPSI yang intens memantau paparan argumentasi antara legislatif dan eksekutif perihal empat Raperda sedikit skeptis mencermati sederetan jawaban bupati atas PU Fraksi DPRD, setidaknya dari PDI Perjuangan. Mengapa?

“Saya amati PU Fraksi PDI Perjuangan cukup realistis. Soal; kandang ayam di Tembelang yang berbau busuk itu. Sengketa tanah dan menjamurnya usaha person atau korporasi yang memarginalkan penduduk asli.

Ini betul-betul realistis disampaikan oleh jubirnya. Tapi, ketika saya dalami jawaban bupati sedikit kaget khusus pada dua hal; sengketa tanah Desa Gambiran dan Kec. Kabuh. Tidak fokus pada solusi sengketa malah eksekutif tekesan berkelit dengan jawaban diplomatis,” kilah Sabit Dir. Jatim Anti Korupsi.

Jika seperti ini jawaban eksekutif bagaimana sesungguhnya yang terjadi di lapangan, bisa berlawanan dengan ungkapan bupati.

“Asal tahu sajadan simak jawaban bupati atas PU Fraksi yang disampaikan 11 Mei 2018 – serba diplomatis akan banyak ditemukan ketimbangrancang kerja solutifnya,” pungkas Sabit kepada Sinta dari Forum Indonesia. (Sinta, MH Alawy& Abd. Kholiq)

LEAVE A REPLY