Nol Persen Untuk Palestina

0
210
Flag Hejaz Arab Man Waving

FI.CO, Jakarta – Angin segar yang diberikan oleh negara Indonesia terhadap Palestina yang juga merupakan bagian dari dukungan nyata pemerintah Indonesia terhadap perjuangan Palestina di sektor ekonomi.

Rencana perpindahan kedutaan besar Amerika serikat ke Yerusalem menjadi tamparan keras bagi  Palestina, perpidahan tersebut sama artinya pengakuan resmi Yerusalem sebagai wilayah negara Israel padahal negara adi kuasa tersebut diplot sebagai mediator perdamaian antara Israel dan Palestina, walau ditentang Organisasi Konferensi Islam (OKI) tapi rencana tersebut seakan tak terhenti.

Belum lagi permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi  negara Palestina.Menurut laporan bank dunia  bahwa ekonomi Palestina mengalami kemerosotan sejak tahun 2011.

Direktur bank dunia  wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, Marina Louis, mengatakan, “Ekonomi Palestina tidak dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.”

Dia menjelaskan bahwa “satu-sepertiga dari orang Palestina menganggur, dan lebih dari setengah orang-orang muda di Gaza, yang berada diambang bencana kemanusiaan menganggur.”

Dilain pihak Indonesia mengeluarkan kebijakan yang memberikan angin segar untuk laju perekonomian Palestina lewat pertemuan pada  26 Mei lalu  antara menteri perdagangan Enggartiasto Lukita dan duta besar Palestina Zuhair Al-Shun yang menghasilkan dalam tahap awal ini Kemendagri mengeluarkan peraturan menghapus tarif bea masuk 0 persen untuk produk asal negara tersebut.

Dalam tahap awal kebijakan 0 persen  bea masuk akan diarahkan ke  komoditi kurma dan minyak zaitun sebagai percontohan, untuk kedepannya produk lainya akan dipilih dan dikesepakati oleh kedua belah pihak.

Pertemuan tersebut juga merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) tentang pemberian preferensi penghapusan tarif bea masuk 0 persen produk tertentu asal Palestina yang terjadi disela -sela konferensi tingkat menteri ( KTM)  organisasi perdangangan dunia (WTO) ke 11 pada Desember tahun lalu.

Ratikasi terkait MoU tersebut juga telah selesai dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) no 34 tahun 2018. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini mampu membangkitkan perekonomian Palestina yang tengah dilanda krisis kemanusiaan dan mampu memberi semangat laju ekonomi warga Palestina. (Lesmana Sumber Kemendagri)

* Artikel ini juga dimuat pada Forum Indonesia cetak

LEAVE A REPLY