Paripurna: Molor, Yang Lain Tahanan KPK

0
35
ilustrasi rapat

FI.CO, Malang – Rapat Paripurna  DPRD bersama Pemerintah Kota Malang mengagendakan pelaksanaan rapat paripurna, pada 28 Mei lalu molor hampir 2 jam. Tak lain sebab belum mencapai kworum.

Hingga pukul 21.30 belum ada tanda-tanda pimpinan rapat masuk ke ruang sidang.Seperti dilaporkan jatimtimes,hingga pukul 21.40 baru 18 orang yang menandatangani daftar hadir.

Padahal untuk memenuhi syarat kuorum atau minimal, diperlukan 23 anggota dewan. Yakni separo ditambah satu dari total anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 45 orang. Juga ada satu nama yang mengajukan izin sakit, yakni Wakil Ketua DPRD III Kota Malang dari Fraksi Demokrat, Sony Yudiarto.

Sementara Wakil Ketua  DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Abdulrachman juga tidak hadir karena tengah berada di luar kota. Praktis, rapat tersebut dipimpin oleh Plt Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi Golkar, Choeroel Anwar. Jelang pelaksanaan rapat paripurna, suasana pada sekretariat dewan cukup tegang.

Staf-staf dewan tampak sibuk menelepon satu per satu anggota yang berpotensi datang. Ada yang menjawab lupa, ada pula yang tengah dalam perjalanan. “Padahal undangan sudah sejak minggu lalu disampaikan,” ujar salah satu staf.

Beberapa nama anggota DPRD Kota Malang yang datang cukup awal di antaranya ada 12 orang.Selain Choeroel Anwar, ada M Fadli, Syamsul Fajrih, Imam Ghozali, Afdhal Fauza, Sugiarto, Priyatmoko Oetomo, Hadi Susanto, Tutuk Hariyanti, Arief Hermanto, Diana Yanti, dan Mulyanto.

Sekitar pukul 21.18, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PPP-Nasdem, Asia Ariani datang dengan terburu-buru.”Maaf ya terlambat. Ini tadi habis salat terawih, hampir lupa (kalau ada rapat paripurna). Jadi terlambat,” ucapnya sembari membubuhkan tanda tangan bukti hadir.

Sementara itu, dari sisi Pemkot Malang tampak sudah hadir sejak awal.Rapat tersebut bakal dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto.Akan tetapi, tampak hadir pula Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi. Sembari menunggu kuorumnya anggota dewan, kedua pimpinan pemerintahan itu bersantai di ruang transit dewan. “Iya, ini masih menunggu kuorum,” ujar Wasto.

Agenda rapat itu sendiri untuk membacakan laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang dalam pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Perda).

Yakni perubahan kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Yang kedua, perubahan kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Ditahannya 19 anggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membuat proses legislasi Kota Malang tersendat-sendat. Sebab anggota dewan aktif yang tersisa hanya ada 26 orang. Artinya, toleransi ketidakhadiran hanya tiga orang di setiap rapat paripurna biasa.

Sementara jika rapat paripurna pengambilan keputusan, semua anggota wajib hadir seperti aturan khusus yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. (red) 

* Artikel ini juga dimuat pada Forum Indonesia cetak

LEAVE A REPLY