Gonjang – Ganjing

0
59

Klinik Rawat Jalan Diduga  Ilegal

FI.CO, Banyuwangi  – Berhati-hati dalam mengakses tempat layanan pengobatan seperti Klinik yang terkesan tertutup terhadap masyarakat terkait keabsahan perijinan Kliniknya.

Standar tenaga kesehatan pun meski terbuka untuk publik.Pemerintah harus mampu memberi jaminan masyarakat soal tempat – tempat layanan kesehatan.

Seperti halnya dengan Klinik Rawat Jalan milik Arifin Skep.Ns.MKes yang terletak di dusun Kaliwadung RT 25 / RW 8 desa Kaligondo kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi yang menurut keterangan beberapa warga bahwa klinik tersebut tidak memiliki ijin lingkungan dikarenakan ada warga yang keberatan (tidak setuju).

Hal itu dibenarkan oleh Ria  Puspita salah seorang warga yang rumahnya langsung berbatasan dengan Klinik Rawat Jalan itu. Wasito, kepala desa Kaligondo juga membenarkan gonjang – ganjing klinik ini, pernah dilakukan musyawarah di balai desa pada  6 Pebruari 2016 lalu.

Dari musyawarah diperoleh kesepakatan menyetujui atas pendirian Klinik Rawat Jalan dengan syarat akan dievaluasi dalam jangka waktu setahun apabila ada dampak yang merugikan lingkungan sekitar ARIFIN siap tanggung jawab sehingga klinik tetap menerima pasien namun Ria  tetap menolak hal itu.

Di tempat prakteknya   pada 30 Juni lalu kepada wartawan Arifin  mengatakan  “Saya memiliki ijin praktek lengkap.” Meski demikian Arifin  terlihat sangat bingung dan terkesan gelisah kemudian Istrinya Endarwati Arifin  menelfon seseorang yang akan duduk bersama untuk membahas masalah ini namun hingga berita ini diturunkan orang itu tidak menunjukan batang hidungnya.

Diduga klinik tersebut tak melengkapi prosedur perijinan. Salah seorang pasian pada klinik Arifin  inisial M kepada media ini mengatakan “pasien sering dibantu oleh istrinya.” Disamping praktek rawat jalan Endarwati Arifin yang bukan perawat atau petugas kesehatan ini juga menerima pasien pasang gigi palsu tanpa memiliki Ijazah resmi dari Dinas Kesehatan dan lebih parah lagi tempat praktek menjadi satu dengan Suaminya

Rocky  Sapulette  seorang  aktifis  LSM Badan Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia (BP3RI)  usai pertemuannya dengan Arifin kepada media ini menjelaskan, “Pendirian klinik harus mengikuti peraturan pemerintah pusat dan daerah dan pastikan fasilitas klinik memenuhi kriteria yang telah ditentukan meliputi surat izin praktek yang sesuai peraturan perundang undangan.

Bukan hanya tempatnya namun tenaga medisnya juga mempunyai surat izin kerja setelah persyaratan ijin prinsip dikantongi seperti ijin lingkungan, HO dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik dan atau IMB barulah Surat Ijin Praktek pada Klinik yang tertera “Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” dan “Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai  Surat Izin sebagai tanda registrasi/Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Rocky  menambahkan bahwa dalam Pasal 65 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas berbunyi Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.dan berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Serta berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup sehingga keberatan yang disampaikan oleh Ria Puspita yang rumahnya berbatasan dengan klinik tersebut membuktikan telah terjadi sengketa lingkungan hidup sehingga apabila ada oknum pejabat mengeluarkan ijin praktek rawat jalan milik Arifin dimungkinkan akan berdampak kepada sebuah pelanggaran hukum dikarenakan tidak disertai dengan ijin prinsip. Dan untuk masalah ini akan ditindaklanjuti hingga selesai

Ketua Biro Investigasi TIPIKOR II BP3RI ini juga menghimbau kepada warga masyarakat agar Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar,akurat, terbuka, dan tepat waktu.

Dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup demi masa depan anak cucu, pungkas Rocky Y. (ags fh/rc)

* Artikel ini telah dimuat pada media online banyuwangi.forumindonesia.co pada 2 Juli dengan judul dugaan illegal klinik rawat jalan dan Trans Indonesia cetak

LEAVE A REPLY