Kebobrokan Pengelolaan Keuangan Di Bantaeng Terkuak

0
32
Ratusan ASN melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Bantaeng

FI.CO, Bantaeng –Kepemimpinan Nurdin Abdullah di Kabupaten Bantaeng masih menyisakan persoalan, khususnya di lingkungan Aparat Sipil Negara (ASN). Pasalnya pengelolaan anggaran daerah ini selama ini hanya pencitraan.

Hal tersebut terungkap saat ratusan ASN dari sejunmlah OPD di Daerah itu melakukan aksi damai di depan kantor Bupati, usai upacara bendera yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dimiati Nompa, Senin 10 September 2018. Mereka menuntut BPKD Bantaeng tidak disrkiminatif terkait pembayaran TPP ASN.

Koordinator aksi Saharuddin Daeng Ridho, menjelaskan,  beredarnya foto Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (Siadinda) di media sosial,  tunjangan beban kerja yang dibayarkan kepada ASN di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bantaeng.

”Copot seluruh pejabat di BPKD Bantaeng,” teriak Saharuddin yang mendapat sambutan dari para ASN melansir appanews.

Menurut dia, ada pilih kasih oleh BPKD dalam pembayaran tunjangan kinerja. Lantaran membayar Tukin (tunjangan kenirja) hanya ASN dilingkup BPKD saja,” OPD lain utamanya, Capil, BSB serta petugas kesehatan tidak mendapatkan tunjangan yang sama,” tegas Saharuddin.

Ditegaskan Saharuddin,  sistem pengelolaan keuangan daerah di daerah ini masih warisan pemerintahan Nurdin Abdullah. Pengelolaan anggaran tidak efektif, efisien, dan akuntabel. Anggaran dihabiskan untuk proyek yang tidak ada dalam APBD” OPD yang baik hubungannya dengan BPKD tidak perlu menunggu lama pencairan,” ujar Saharuddin.
Dia menginginkan pengukuran kinerja APBD pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. (syamsuddin)

LEAVE A REPLY