Akibat Pungli di Kecamatan Sambeng

0
214

Bangunan Rusak Tak sesuai RAB

FI.CO, Lamongan – Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah(TPT) desa Barurejo kecamatan Sambeng dari anggaran Dana Desa tahun 2018 senilai 82.036.700,- dengan volume 150×0, 70×0, 30 terindikasi penuh rekayasa dan tidak transparan.

Kepada media ini perangkat desa setempat mengatakan, pembangunan TPT itu dikendalikan sendiri oleh kepela desa. Pada papan informasi proyek (plangboard) tidak mencantumkan dimulainya pengerjaan fisik bangunan hingga selesai. Bahkan tahun anggaran-pun dikaburkan.

Singkatnya masyarakat desa Barurejo merasa dibodohi dengan papan informasi tersebut, kata seorang warga yang tidak ditulis namnya. Terlebih melihat kwalitas bangunan yang diduga menyalahi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengurangi volume bangunan, lanjut warga tadi.

”Seluruh pengelolaan dan pelaksanaan dana desa dikuasai sepenuhnya oleh kepala desa, penunjukan timlak maupun bendahara hanya formalitas saja,faktanya seluruh kegiatan mulai dari belanja barang hingga pembangunan dikendalikan sepenuhnya oleh kades.Bahkan TPT disepanjang jalan masuk desa volume panjangnya kurang 10 Meter,” kata seorang perengkat desa tadi.

Pihaknya menambahkan,sejak termin pertama Dana Desa dicairkan ,tiap desa dikenakan biaya oleh pihak kecamatan Sambeng yang diakomodir melalui ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD).

”Sejak termin pertama Dana Desa dicairkan,semua desa di wilayah kecamatan sambeng diwajibkan setor uang rekomendasi kepada pihak kecamatan sebesar lima juta rupiah per-desa,hal itu jelas saya dengar sendiri dari pernyataan sekretaris desa Barurejo,” katanya.

Sementara kepala Desa Barurejo Bibit menjelaskan jika pemasangan papan informasi pembangunan TPT keliru dan akan segera diganti, termasuk penulisan volume fisik bangunan.

“Papan informasi pembangunan TPT itu memang salah karena tidak mencantumkan tahun anggaran dana desa, tapi sudah saya perintahkan mengganti.pihaknya juga mengakui kesalahan penulisan antara papan informasi dengan kondisi fisik bangunan yang tak sesui dan ada selisih volume.”

Selain itu pihaknya membantah adanya informasi dugaan pengenaan biaya umum (administrasi/rekomendasi) pencairan Dana Desa oleh pihak kecamatan sambeng.

“Tidak ada pungutan maupun biaya dalam pencairan dana desa, baik melalui ketua asosiasi kepala desa (AKD) maupun Kasi ekbang kecamatan sambeng,” terangnya.

Terpisah camat Sambeng Hersad mengatakan TPT dana desa Barurejo terdapat kesalahan penulisan anggaran bukan volume bangunan fisik TPT-nya. Bahkan pihaknya mengaku sempat dihubungi pihak kejaksaan melalui telephone selulernya atas informasi tersebut

“Sebenarnya itu kesalahan penulisan di papan informasi pembangunan,ada beda nominal anggaran yang dicantumkan disitu dan akan segera dibenahi tapi bukan volume panjang proyek TPT yang kurang. Dari kesalahan ini saya sempat ditelephone oknum kejaksaan dan sudah saya klarifikasi bahkan saya persilahkan turun langsung ke desa guna mengecek kondisi bangunanya.”

Menanggapi dugaan adanya pungutan dana desa yang dilakukan pihak kecamatan Sambeng, Hersad mengaku tidak tahu sama sekali, tapi pihaknya akan tetap menindak lanjuti informasi tersebut melalui ketua AKD dan Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan (Kasi-Ekbang) Kecamatan

“Terkait dugaan permintaan uang rekomendasi dana desa oleh pihak kecamatan saya tidak tahu,bila benar tinggal siapa yang minta dan menerima pungutan itu serta digunakan untuk apa, nanti saya tanyakan ke ketua AKD maupun Kasi Ekbang kecamatan sambeng,” pungkas camat.

Hingga berita ini diturunkan ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) maupun kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) kecamatan Sambeng belum dapat diminta keteranganya. (tarno)

 

*Berita ini bisa dibaca pada Forum Indonesia versi cetak edisi mendatang

LEAVE A REPLY