Pemda Tulungagung Gagal Laksanakan Program Pembagian Seragam Sekolah dan Buku Penunjang Pendidikan Gratis

0
4
Salah satu anggota PKTP saat menyampaikan poin tuntutan

FI.CO, Tulungagung – Pemerintah kabupaten Tulungagung gagal laksanakan program pembagian seragam sekolah dan pembagian buku penunjang pendidikan secara gratis yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Ini adalah kesimpulan dan hasil yang dari pertemuan kedua antara pihak pelaksana program dengan masyarakat yang beberapa hari yang lalu tepatnya pada Senin (14/01) sekelompok masyarakat Tulungagung yang mengatasnamakan dirinya dengan Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli meluruk ke kantor DPRD Tulungagung guna hearing menyampaikan keluhan masyarakat Tulungagung yang selama ini berkembang yaitu mengenai pembagian seragam gratis kepada seluruh siswa baru baik kelas satu SD dan siswa kelas tujuh SMP yang ternyata tidak sesuai dengan dengan harapan masyarakat yang ternyata seragam tersebut tidak layak pakai karena ukuran tidak sesuai.

Hadir dalam hearing tersebut, ketua DPRD Supriyono, SE, M.Si, seluruh wakil ketua DPRD Adib Makarim, Imam Hambali, Agus Budiarto, SE Ak, ketua komisi A Drs. H.Mashud, sekretaris komisi A Hj. Susilowati, SE dan beberapa kepala OPD dalam lingkup Pemda Tulungagung yakni Suharno, S.Pd, M.Pd, Ir. Zamrotul Fuad.

Dalam penyampaian tuntutan PKTP melalui Anwar Munawar “disini kami ingin menanyakan beberapa persoalan yang menyangkut pembagian seragam gratis dan pengadaan buku pendamping untuk SD dan SMP serta server untuk SMPN di Tulungagung” ungkap Anwar.

Kemudian beberapa pertanyaan tersebut langsung dijawab secara bergantian oleh kepala OPD terkait untuk Dispendikpora dipimpin langsung oleh Suharno, untuk bagian administrasi pembangunan oleh Zamrotul Fuad dan Okky serta dari BPKAD dijawab oleh sekretaris BPKAD Khidmadiantoro.

Dari hasil hearing tersebut disimpulkan bahwa program pembagian seragam dan buku penunjang secara gratis di Tulungagung tahun 2018 adalah gagal, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, menilai program seragam sekolah gratis yang dilaksanakan Pemkab Tulungagung gagal dalam segi kemanfaatan.

Masalahnya, carut-marutnya pengadaan seragam sekolah gratis tersebut membuat semangat dalam meringankan orangtua murid kelas I SD dan kelas VII SMP di tahun ajaran baru tidak didapat.

“Seragam sekolah yang tidak bisa didapat pada bulan Oktober (2018) membuat program seragam sekolah gratis gagal dari segi kemanfaatan. Utamanya, bagi orangtua murid yang tidak mampu. Apalagi mereka kemudian membeli seragam sendiri dan ada yang kelas 7 SMP masih menggunakan seragam SD. Ini membuat beban psikologis tersendiri,” ujarnya

Menurut Supriyono, kedepan program seragam sekolah gratis harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Sudah ada wacana untuk pengadaan seragam sekolah gratis diserahkan ke masing-masing sekolah, seperti koperasi sekolah dan komite sekolah.

“Wacana yang berkembang begitu. Tetapi kita lihat juga nanti aturannya. Kalau diperbolehkan mengapa tidak diserahkan pada sekolah masing-masing dan ini juga untuk menumbuh kembangkan UMKM di Tulungagung,” paparnya.

Sebelumnya, pembina PKTP, Anwar Munawar, saat hearing menyatakan kesetujuannya pada Supriyono yang menyimpulkan dan menyatakan kemanfaatan program seragam sekolah gratis telah gagal dilakukan oleh Pemkab Tulungagung, meskipun akibat kegagalan tersebut rekanan yang melanggar sudah dikenai sanksi dan ada dana yang kembali masuk kas daerah. “Kami setuju dengan kesimpulan Ketua DPRD,” tukasnya. (Lukman)

LEAVE A REPLY