Penderita DBD di Jatim Hingga Januari 2.660, 46 Meninggal

0
2

FI.CO, Surabaya – Januari 2019, jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh Jatim mencapai 2.660 orang. Sementara yang dinyatakan meninggal dunia ada 46 penderita.

Namun hingga kini, Dinas Kesehatan Jatim belum memberlakukan status kejadian luar biasa (KLB) untuk kasus DBD.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim Dr Kohar Heri Santoso mengatakan meski Jatim belum menetapkan KLB, namun beberapa daerah sudah mulai memberlakukan KLB karena angkanya telah memenuhi kriteria.

“Alasannya, karena tidak semua kabupaten atau kota kondisinya seperti itu. Kita lebih cenderung spesifik kepada daerah yang peningkatannya signifikan. Nanti daerah yang tidak signifikan dinyatakan KLB juga tidak pas. Tapi kami tetap memantau secara khusus,” kata Kadinkes Kohar di Surabaya, Selasa (29/1).

Sementara salah satu daerah yang dinyatakan KLB adalah Ponorogo. Menurut Kohar, hal ini karena adanya peningkatan signifikan terhadap kasus DBD. Menanggapi hal ini, Kohar mengatakan pihaknya akan turut memberikan bantuan.

“Artinya akan ada gerakan yang besar untuk mengatasi DBD. Nanti Jatim akan melihat, jika Ponorogo bisa menyelesaikan permasalahan, bisa terselesaikan. Namun Jatim juga memberikan dukungan,” ujarnya.

Selain itu, Kohar mengatakan jumlah kasus DBD di Januari ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Kohar mengungkapkan ada satu Kabupaten dengan kasus DBD paling banyak. Yakni di Kabupaten Kediri, dimana ada 271 kasus dan 12 orang meninggal dunia.

Setelah Kediri, ada Kabupaten Tulungagung yang menjadi daerah kasus terbanyak kedua. Tercatat ada 249 penderita dan tiga orang meninggal dunia. Urutan ketiga ada Bojonegoro dengan 177 kasus, dan empat orang meninggal dunia.

“Jumlah kasus DBD pada Januari tahun ini dibanding tahun lalu cenderung lebih tinggi. Hal itu disebabkan beberapa faktor seperti musim, lingkungan dan kondisi masyarakat,” paparnya.

Dari data di atas, Jatim menduduki peringkat ke-5 di Indonesia dengan kasus DBD paling banyak. Namun Kohar menyatakan peringkat tersebut tidaklah penting. Baginya, penanganan kasus ini adalah yang utama.

“Yang paling penting bagaimana kita bertindak dalam penanganan. Peringkat berapaun harus menghadirkan gerakan agar masyarakat tidak sakit, seperti upaya pencegahan dan memberi pemahaman masyarakat agar tidak ketularan,” pesannya.

LEAVE A REPLY