Sri Mulyani : Pengentasan Kemiskinan Kian Sulit

0
1
Ilustrasi. (ANTARA FOTO)

FI.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengentasan kemiskinan akan semakin sulit setelah  sejak tahun lalu angkanya menyentuh satu digit. Pasalnya, kini pemerintah harus berhadapan dengan inti kemiskinan.

Ia mengatakan sejatinya, pemerintah cukup senang dengan tingkat kemiskinan yang mencapai satu digit.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada Maret 2018 akhirnya menyentuh satu digit yakni 9,82 persen dari total populasi.

Pada September 2018, angka menurun lagi tinggal 9,66 persen. Namun penurunan tersebut memberikan tantangan lain bagi pemerintah.

Kini pemerintah harus berhadapan dengan masyarakat yang benar-benar susah keluar ke atas garis kemiskinan.

Tantangan tersebut membuat pemerintah harus bekerja keras agar kelompok masyarakat ini benar-benar bisa keluar dari jerat kemiskinan.

“Menurunkan kemiskinan di single digit ini akan semakin berat. Karena sekarang kami bicara soal kemiskinan inti, sehingga kami perlu memikirkan bagaimana design policy lebih lanjut pada level yang semakin rendah,” jelas Sri Mulyani, Rabu (13/3).

Meski punya pekerjaan rumah, setidaknya pemerintah bisa menyanjung diri sendiri. Sebab, tingkat kemiskinan yang mencapai single digit ini diklaim sebagai angka terbaik sejak Indonesia merdeka.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berkisah, sebelumnya tingkat kemiskinan terendah dicapai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1996 dengan jumlah 11,36 persen dari populasi.

Namun, belum sempat Soeharto memperbaiki situasi, tingkat kemiskinan langsung meroket ke angka 24,2 persen pada 1998 gara-gara krisis moneter.

“Sejak merdeka hingga hari ini, Indonesia pernah mencapai the lowest (tingkat kemiskinan) saat Pak Soeharto menjelang lengser, tapi belum mencapai satu digit. Sehingga, tingkat kemiskinan satu digit ini merupakan achievement, tapi di sisi lain tantangan baru juga,” jelas dia.

Karena tantangan pengentasan kemiskinan kian berat, ia pun segera meresponsnya melalui kebijakan fiskal di tahun ini.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah meningkatkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp93 triliun.

Anggaran tersebut digelontorkan untuk bantuan pangan, jaminan kesehatan bagi Peserta Bantuan Iuran (PBI), Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Anggaran ini meningkat 25,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp74,2 triliun. Selain mengentaskan kemiskinan, ia juga berharap anggaran ini bisa mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan yang selama ini digambarkan dalam rasio gini.

Adapun pada September 2018 lalu, rasio gini Indonesia ada di angka 0,384 atau menurun dari posisi Maret 0,389.

Ia juga berharap Indonesia nantinya tak seperti negara Amerika Latin, di mana pemerintahannya butuh waktu bertahun-tahun hingga ganti pemimpin hanya untuk mengurangi kesenjangan sosial.

“Tapi Indonesia mampu mengatasi situasi ini tidak seperti Amerika Latin yang kesenjangannya tumbuh tinggi. Seperti Brazil, ini pernah mendekati rasio gini mencapai 0,7 dan dibutuhkan turnaround beberapa presiden hanya untuk menurunkan ketimpangan tersebut,” pungkas dia.

LEAVE A REPLY