Pemkab Tulungagung Siap Sajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu

0
4

FI.CO, Tulungagung Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 disebutkan bahwa setiap pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajhiban menyusun LKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Menurut keterangan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Drs. Hendry Setiawan, M.Si Pemkab Tulungagung segera melaksanakan langkah-langkah strategis agar LKPD tahun anggaran 2018 disusun tepat waktu.

”Saat ini laporan realisasi anggaran (LRA) sudah fixed. Ini semua tidak terlepas dari peran aktif OPD yang melaporkan secara tertib perihal realisasi pendapatan dan belanja fungsional serta asetnya,” ungkap Hendry saat ditemui diruang kerjanya kemarin pada Senin (18/2).

Sejak pemberlakuan basis akuntansi akrual bagi pemerintah daerah maka beban pemerintah semaklin berat dalam menyajikan laporan keuangannya.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas(LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) harus disusun oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut tetap membuat pria ramah yang beralamatkan di kelurahan Kampungdalem tersebut tetap optimis mampu menyelesaikan dalam waktu beberapa waktu kedepan.

“Kami tetap optimis bisa segera menyelesaikan kewajiban pelaporan kami keuangan Pemkab seperti saat ini LRA angkanya sudah jadi dan ini sebagai pijakan untuk menyusun laporan lainnya, walaupun disisi lain juga ditekankan pentingnya penatausahaan aset, mengingat aset bernilai yang cukup signifikan dalam laporan keuangan kami tetap optimis bisa dan segera selesai pelaporan kami”, jelasnya.

Berbagai persoalan dan kendala senantiasa muncul, namun berkat koordinasi yang baik  antara pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) dengan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) melalui rekonsiliasi dan konsolidasi dapat teratasi.

Dalam hal ini Hendry berharap keuangan segera diselesaikan dan diserahkan ke BPK tepat waktu sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 7 (tujuh) kali dapat dipertahankan.

“Saya  berharap keuangan segera diselesaikan dan diserahkan ke BPK tepat waktu sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama 7 (tujuh) kali dapat dipertahankan”, pungkasnya. (lukman)

LEAVE A REPLY